SKK Migas Minta Ekspor Migas Tak Wajib L/C, Ini Sebabnya

Bogor - Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencabut aturan yang mewajibkan ekspor minyak dan gas (migas) menggunakan Letter of Credit (L/C). Aturan ini dinilai menyulitkan ekspor migas dan karena itu perlu dihapus.

Seperti diketahui, pada era Mendag Rachmat Gobel, dikeluarkan Permendag Nomor 26 Tahun 2015, terkait ketentuan penggunaan L/C untuk ekspor barang tertentu termasuk ekspor migas, yang berlaku mulai 1 April 2015. Namun, sebelum 1 April lalu, Kemendag memberikan penangguhan khusus bagi ekspor migas.

Kepala Bagian Humas SKK Migas, Elan Biantoro, menjelaskan aturan wajib L/C ini menghambat proses ekspor migas, karena perusahaan-perusahaan migas yang bertindak sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) harus mengurus L/C setiap kali mau ekspor.

Padahal, perusahaan migas ini melakukan ekspor untuk negara. Sebagian besar migas yang diekspor oleh KKKS adalah bagian milik negara dan akan disetor ke kas negara, dengan kata lain sebetulnya negara juga yang melakukan ekspor.

"Ekspor harus menggunakan L/C, tiap hari ekspor mengurus L/C. L/C itu kan untuk bisnis, kita ekspor untuk negara. Kita waktu melakukan ekspor menggunakan joint account, porsi negara 85 persen dan KKKS 15 persen, kita ekspor bersama-sama. Masak negara kena kewajiban L/C?" ujar Elan dalam Media Gathering Total E&P, di Hotel Aston, Bogor, Sabtu (5/9/2015).

Menurutnya, tak masuk akal bila negara dikenai kewajiban L/C juga. Lazimnya, perusahaan swasta lah yang menggunakan L/C.

"Yang kena kewajiban L/C harusnya adalah swasta yang melakukan ekspor, bukan negara. Itu kan jaminan uang kalau wanprestasi. Yang seperti itu tolong ditinjau, ini hal-hal kontra produktif untuk industri migas," tegasnya.

(dnl/dnl)