.webp)
Mulai 1 Januari 2018, PT Pertamina (Persero) mengambil alih operasi blok gas terbesar Indonesia di Mahakam, Kalimantan Timur dari Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation. Pertamina membutuhkan dana besar untuk mengoperasikan blok gas ini.
Pertamina harus menyiapkan US$ 2 miliar atau sekitar Rp 28 triliun setiap tahun, untuk belanja modal (capital expenditure/capex) dan biaya operasional (operational expenditure/opex) di blok ini. Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meragukan Pertamina dapat menggelontorkan dana sebesar itu.
"Dalam 1 tahun ada capex dan opex yang harus dikeluarkan (untuk mengelola Blok Mahakam). Saat ini investasinya US$ 1-2 miliar. Untuk operasinya saja US$ 700 juta-1 miliar harus disiapkan. Sekarang cash flow Pertamina seperti apa?" ujar Kepala Bagian Humas SKK Migas, Elan Biantoro, dalam Media Gathering Total E&P di Hotel Aston, Bogor, Sabtu (5/9/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Elan mengingatkan, Pertamina memiliki banyak catatan kegagalan dalam mengelola blok lepas pantai di samping kisah sukses di Blok ONWJ. Misalnya di Blok DOB dan Blok WMO, Pertamina gagal mempertahankan tingkat produksi migas. Produksi di blok-blok tersebut langsung anjlok begitu diserahkan kepada Pertamina.
"Pertamina pernah punya success story untuk ONWJ. Tapi ingat kasus DOB di Riau, dulu dipegang Chevron produksinya 50.000 barel per hari, sekarang cuma 15.000 barel per hari. Kemudian WMO, waktu dipegang Kodeco produksinya 30.000 barel per hari, sempat jatuh sampai 11.000 barel per hari, sekarang mengangkat sampai 20.000 barel per hari saja susah payah," Elan menuturkan.
Karena itu, menurutnya, Pertamina wajib menggandeng Total dalam pengelolaan Blok Mahakam untuk mempertahankan tingkat produksi yang saat ini 1,7 billion cubic feet per day (bcfd) untuk gas bumi, dan 64.000 barel minyak per hari. "Jadi 70 persen (kepemilikan saham Pertamina di Blok Mahakam) angka yang bagus menurut saya, masih ada 30 persen Total di situ," tutupnya.
Sebelumnya, Pertamina menyatakan tak sanggup untuk mengelola sendirian Blok Mahakam di Kalimantan Timur. Alasannya, Blok Mahakam termasuk ladang migas yang tingkat kesulitannya tinggi, pengoperasiannya pun membutuhkan modal yang amat besar hingga Rp 28 triliun per tahun.
Karena itu, perusahaan energi pelat merah ini ingin menggandeng Total E&P Indonesie untuk mengelola Blok Mahakam. Pemerintah pun membuka kesempatan kepada Pertamina untuk menggandeng Total atau kontraktor lain dengan Participating Interest (PI) hingga 30 persen.
Elan mengatakan, SKK Migas tak ingin Blok Mahakam bernasib sama dengan Blok DOB di Riau dan Blok WMO di Selat Madura. Apalagi, Blok Mahakam adalah ladang gas bumi terbesar di Indonesia. Jika Pertamina gagal mempertahankan produksinya, bukan saja penerimaan negara jatuh, tapi juga kebutuhan gas di dalam negeri bisa tak terpenuhi.
"Mau seperti itu 1,7 bcfd di Mahakam yang merupakan penyangga gas terbesar nasional? Belum lagi minyaknya 64.000 barel per hari. Kalau tiba-tiba drop, pemasukan negara dan pasokan energi berkurang," tandasnya.
"Apalagi kita masih punya komitmen penjualan kargo LNG ke Western Buyer sampai 2022. Begitu LNG tidak terkirim, negara kita kena penalti oleh si pembeli, kerugian lagi," dia melanjutkan.
Karena itu, Elan mendesak Pertamina segera menggandeng Total untuk mengelola Blok Mahakam. "Harus ada soft landing, harus ada yang mendampingi. Kita sangat memihak Pertamina untuk bisa maju berkembang, tapi bukan dari nol jadi 100, harus ada proses learning," tutupnya.
(dnl/dnl)
