Jadi Tidak Sih RI Bangun Kilang Minyak?

Jakarta - Kilang minyak yang ada di Indonesia saat ini sudah berusia tua, terakhir dibangun adalah Kilang Balongan yang selesai dibangun 1994. Artinya Indonesia sudah tidak membangun kilang selama 21 tahun.

Sementara pemerintah sendiri mengakui, dalam 4-5 tahun terakhir kerugian kilang (karena usia kilang tua) mencapai Rp 50 triliun. Artinya setiap tahunnya rugi Rp 10 triliun.

Bahkan sebelumnya pemerintah berencana membangun kilang minyak sendiri dengan dana APBN, kemudian berubah lagi, pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) membangun kilang dengan menggandeng investor. Lokasinya di Bontang, Kalimantan Timur, di mana pemerintah menyediakan lahan. Apalagi pemerintah sudah 'terbang' ke Singapura untuk menawarkan proyek kilang di Indonesia.

Kok tak ada kelanjutannya?

"Kilang akan segera terbitkan Perpres (Peraturan Presiden) kilang minyak. Tujuannya adalah untuk mempercepat dan integrasi kilang nasional Karena 10 tahun ke depan kebutuhan BBM dalam negeri akan terus meningkat," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja, ditemui di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kuningan, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Wirat mengatakan, dengan Perpres tersebut, menjadi dasar hukum dan petunjuk/arahan percepatan pembangunan kilang nasional. Wiratmaja menambahkan, ada 4 opsi dalam pembangunan kilang:

1. Dibangun murni oleh badan usaha,
2. Pemerintah dengan badan usaha
3. Penugasan khusus pertamina, atau
4. Menggunakan dana APBN.

Wiratmaja menegaskan, pembangunan kilang sangat penting, karena berkaitan dengan ketahanan energi nasional.

"Mempercepat ketersediaan kilang, sehingga ketahanan energi nasional akan naik dan di bidang penguasaan teknologi pengolahan juga menciptakan produk yang lebih baik (bensin berkualitas di atas RON 88). Kemudian akan ada nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja," katanya.

Ia mengungkapkan, beberapa investor asing juga sudah menyatakan minat membangun kilang di Indonesia.

"Beberapa investor sudah ada yang mulai mengusulkan. Khususnya yang ingin dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta. Kita belum bisa menyebutkan nama perusahaannya, tapi asal negaranya yang tertarik adalah Arab Saudi, Kuwait, Irak, Iran, Kanada, AS, dan Inggris," ucapnya.

"Kilang yang menggunakan dana APBN memang belum prioritas. Karena kita inginkan untuk APBN diharapkan bisa digunakan langsung untuk masyarakat. Sekarang kilang masih menarik untuk badan usaha. Kita akan memanfaatkan hal tersebut," tutup Wiratmaja.

(rrd/hen)