Sebut Ada Mafia Pulsa Listrik, Rizal Ramli Pertaruhkan Jabatan

Jakarta - Pernyataan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang menyebut adanya mafia pulsa listrik di PT PLN (Persero) mengagetkan masyarakat. Benarkah tudingan tersebut? Bila benar semua orang akan mengapresiasi, tapi bila tidak terbukti maka taruhannya bisa jabatan Rizal Ramli.

"Pernyataan seorang Menko ini mengagetkan banyak orang, termasuk saya sendiri," kata Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, saat dihubungi detikFinance, Selasa (8/9/2015).

Menurutnya, sistem pembelian pulsa listrik (Token) selama ini menerapkan sistem komputerisasi, terkoneksi banyak bank, artinya sistemnya juga jadi satu dengan sistem perbankan di Indonesia.

Sementara penetapan tarif dasar listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, ditetapkan atas keputusan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ini berlaku untuk tarif listrik yang disubsidi. Sementara dengan sistem tarif adjustment (penyesuaian) yang tidak disubsidi, ditentukan berdasarkan perhitungan Indonesia Crude Price (ICP) dan inflasi.

"Jangan sampai pernyataan mafia pulsa listrik ini ngaco? Salah baca angka yang harusnya kWh (kilo Watt hour) tapi dibilang rupiah. Tapi kita nggak tahu juga, bisa jadi Pak Rizal Ramli benar, makanya ini harus diinvestigasi segera. Rizal Ramli harus ungkap data di mana mafia pulsa listriknya," ucap Fabby.

Fabby menambahkan, bila pernyataan Rizal Ramli ini benar, maka semua orang akan mengapresiasinya. Tapi bila ternyata tidak benar bahkan salah baca data, jabatan Rizal Ramli harusnya yang jadi taruhannya.

"Kalau ternyata nggak akurat, ya kalau menterinya ngaco kayak di Jepang kalau ada menteri salah, pasti langsung mundur, tapi kalau sudah salah tapi nggak mau mundur memang dia bebal," tutupnya.

(rrd/dnl)