Direktur Perencanaan PLN Murtaqi Syamsuddin mengatakan, tidak ada monopoli dalam sistem listrik prabayar (token listrik/pulsa listrik). Apalagi masyarakat didorong menggunakan listrik prabayar karena lebih banyak keuntungannya.
"Kata siapa dimonopoli? Nggak ada yang dimonopoli. Kita itu ada 8 pabrikan yang produksi meteran listrik. Itu semua sudah lokal (buatan dalam negeri). Jadi kita nggak ada dikuasai satu perusahaan saja," ungkap Murtaqi, ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nggak perlu khawatir juga ada orang memanfaatkan token listrik yang kita beli. Karena kan ketika kita beli token listrik itu langsung di-set untuk meteran kita. Walaupun orang pegang nomor seri tapi diisikan ke mesin yang bukan mesin kita nggak akan masuk," ungkapnya.
"Jadi ini satu poin plus bahwa sistem ini aman. Di seluruh dunia, negara-negara yang pakai sistem token ini belum pernah terjadi kebocoran," tegas Murtaqi.
Sebelumnya, Menko Rizal Ramli menilai PLN telah melakukan praktik monopoli dengan mewajibkan pelanggannya menggunakan sistem pulsa prabayar daripada menggunakan sistem pasca bayar.
"Kami ingin, nggak boleh monopoli. Konsumen bisa pilih mau pakai meteran atau pulsa. Kalau ada potongan, maksimum misal Rp 100.000. Potongan administrasi hanya Rp 5.000," tutur Rizal.
(ang/dnl)











































