Bos PLN Mau Hapuskan Biaya Administrasi Bank di Pulsa Listrik

Jakarta - Keberadaan biaya administrasi perbankan dan potongan lain seperti Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJ) ditenggarai sebagai dasar pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang menyebut ada mafia listrik di sistem pulsa listrik (token) atau listrik prabayar.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir pun mengaku tengah memutar otak agar biaya-biaya ini bisa dipangkas bahkan dihilangkan.

"Yang kita pikir pertama adalah bagaimana menghilangkan biaya administrasi perbankan yang Rp 1.600 per transaksi itu. Kita akan rumuskan bersama pihak Bank‎," ujar Sofyan ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (8/9/2015) malam.

Sebagai gantinya, ia akan menawarkan agar PLN mengendapkan dananya lebih lama di bank yang bersangkutan, sehingga pihak bank bisa tetap memperoleh pendapatan dari dana tersebut.

"Jadi mereka (bank) tidak dapat biaya administrasi, tapi kami (PLN) mengendapkan dana kita lebih lama di Bank. Jadi Bank tetap dapat pemasukan tapi masyarakat nggak dibebani," jelas dia.

Langkah ini sambungnya, dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat pelanggan listrik agar tidak lagi dibebankan biaya administrasi dan berbagai potongan lainnya.
‎
Pasalnya, saat ini biaya administrasi dan potongan lainnya dikenakan setiap kali ada transaksi dan hal tersebut sangat merugikan masyarakat.

"Bagi masyarakat yang miskin ini jadi beban. Karena mereka butuh listrik Rp 120.000 misalnya. Mereka nggak bisa beli langsung Rp 120.000, mereka mencicil seadanya mereka punya uang. Kalau mereka punya Rp 30.000 artinya mereka harus beli 4 kali sampai dapat Rp 120.000," terang dia.

Dengan kata lain, masyarakat miskin akan dapat potongan 4 kali dalam sebulan lantaran mencicil pembelian pulsa listrik sebanyak 4 kali.

(dna/rrd)