.webp)
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semalam mengumpulkan para pengusaha pembangkit listrik di Indonesia atau independent power producer (IPP). Tujuannya untuk meyakinkan para pengusaha bahwa mega proyek listrik 35.000 megawatt (MW) tetap berjalan sesuai rencana semula, yakni selesai dalam 5 tahun ke depan.
"Beberapa hari ini terjadi perbedaan pendapat di media dan penyampaian informasi yang tidak tepat. Maka kehadiran saya di sini mau menyampaikan bahwa kami tetap pada jalan kami untuk mencapai 35.000 MW," tegas Rini di depan para pengusaha listrik, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2015).
Untuk menyukseskan rencana tersebut pun, saat ini pemerintah terus berkoordinasi untuk memastikan target itu bisa dicapai. Sinergi ini dimaksudkan untuk mempercepat proses perizinan dan regulasi terkait pembangunan pembangkit dan transmisi listrik, dalam program kelistrikan 35.000 MW ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena, sambung dia, proses pembangunan 35.000 tidak cukup hanya sampai di penandatanganan PPA saja. Tetapi yang lebih penting bagaimana komitmen pembangunan ini bisa terealisasi.
Dan hal tersebut butuh dukungan dari berbagai Kementerian terkait seperti penyediaan lahan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), pemanfaatan area hutan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) dan sejumlah kementerian lainnya.
"Sehingga saya berharap setelah PPA ditandatangan proyek bisa jalan dan tidak terkatung-katung," kata dia.
"Jadi saya katakan tegas, 35.000 MW tetap jalan. Dan bapak ibu silakan bekerja dengan cepat. Kami pemerintah akan mengawal dan membantu supaya proyek yang bapak ibu jalankan tidak terkatung-katung," tegas Rini.
Senada, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, Presiden Jokowi ingin proyek 35.000 MW ini segera terbangun, karena masih banyak rakyat Indonesia belum menikmati listrik. Apalagi saat ini elektrifikasi di Indonesia masih lebih rendah dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
"Jelas sekali bagaimana pemerintah ingin lari secepat-cepatnya untuk membangun listrik. Angka 35.000 MW ini bukan hanya angka yang tiba-tiba muncul. Tetapi angka yang sudah dihitung dengan cermat berdasarkan konsumsi saat ini," kata Sudirman.
Apalagi kondisi saat ini kata Sudirman, tingkat rasio elektrifikasi nasional masih rendah sekitar 86,39%, jumlah ini jauh di bawah dengan negara-negara tetangga lainnya. Apalagi kapasitas listrik yang dimiliki Indonesia saat ini baru sekitar 53.535 MW.
"Dibandingkan Malaysia rasio eletrifikasi kita seperlima-nya, dengan Singapura paling kita sepersepuluhnya. Dengan Brasil yang jumlah penduduk kita sama tapi kapasitas terpasangnya sudah 2 kali lipat dari kita," ungkapnya.
Melihat kondisi tersebut kata Sudirman, pemerintah ingin menambah banyak pembangkit listrik, dengan listrik cukup dapat memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi listrik yang cukup merupakan syarat menjadi negara maju.
"Maka angka 35.000 MW itu adalah angka yang sudah dihitung sangat cermat. Jadi saya mau bilang, tidak perlu ada keraguan, tidak perlu looking back. Jadi sekali lagi, tidak ada penurunan target. Malah pas ketemu Presiden beliau tanya, kapan kita bisa tambah 35.000 MW lagi. Jadi selamat bekerja terus bapak-bapak, kita harus capai 35.000 MW," tutupnya.
Dalam menjelaskan 35.000 MW ini, Sudirman dan Menteri BUMN Rini Soemarno, didampingi Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Rida Mulyana, Kepala Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan (UP3K) Nur Pamudji, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji dan sejumlah pejabat lainnya.
(rrd/rrd)
