RI Belum Bebas Byar-Pet Sampai Proyek 35.000 MW Rampung

Jakarta - Pemerintah menyatakan Indonesia baru akan bebas byar-pet listrik jika mega proyek listrik 35.000 megawatt (MW) rampung. Maka dari itu proyek ini jangan sampai mandek.

"Kalau 35.000 MW tidak tercapai dan pertumbuhan tidak bisa melampaui kebutuhan, mungkin kondisi kelistrikan akan lebih buruk dari sekarang," kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, dalam diskusi di Hall Dewan Pers, Minggu (13/9/2015).

Ia mengatakan, pada 2014 kapasitas listrik terpasang RI 53 gigawatt. Akhir 2015 pemerintah menargetkan kapasitas pasang 57.145 megawatt atau naik 7,1% dari 2014.

"Selama era SBY, kapasitas listrik terpasang naik 68% dari kapasitas terpasang sebelumnya. Dengan pertumbuhan seperti sekarang, tumbuh segitu ternyata tidak cukup. Selain itu, 10.000 megawatt PLN juga tidak tercapai," katanya.

Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi era Jokowi sama dengan SBY, maka pemerintah menganggap kebutuhan listrik 5 tahun mendatang sama seperti kebutuhan 5 tahun lalu.

"Persentase pembangkit yang diperlukan zaman SBY nambah 68% masih kurang. Artinya kita harus lebih dari itu supaya tidak ada pemadaman," jelasnya.

Ia menyayangkan PLN yang tidak mampu menyelesaikan proyek 10.000 MW. Dari penambahan 18.000 MW, PLN hanya bisa menggarap 7.000 megawatt.

"Agustus 2014 realisasi elektrifikasi RI mencapai 82,37%. Rasio elektrifikasi ditargetkan naik 1,06% menjadi 85,18% pada 2015," katanya.

Pemerintah juga akan mulai mengurangi penggunaan batu bara dan BBM untuk pembangkit. Jarman mengatakan, target 2025 pemakaian batu bara bisa dikurangi hingga 50% saja.

"Batu bara kita sudah bisa 53%. Tapi BBM masih 11%, itu harus turun di bawah 1 tahun dalam bauran energi 2025. Kemudian energi baru terbarukan harus 25%. Itu semua target supaya kita punya ketahanan energi yang lebih baik," jelasnya.

Jika sudah terealisasi nanti PLN akan pakai tarif keekonomian dan harus mengikuti standar pelayanan minimum.

"Tidak boleh byar pet. Kalau mau memadamkan, harus kasih tahu masyarakat. Ini semua akan menuju ke sana. Mulai tahun depan yang dapat subsidi hanya masyarakat miskin. Lainnya perlahan akan mulai dicabut subsidinya," katanya.

(ang/drk)