.webp)
Direktur Komersial PT Citilink Indonesia, Hans Nugroho mengatakan, maskapai sangat mendukung langkah Kementerian Perhubungan untuk membuka akses swasta memasok avtur di bandara. Sebab, menurutnya, selama ini maskapai tak memiliki pilihan lain selain membeli avtur dari Pertamina.
"Seharusnya jangan monopoli. Saya nggak bilang nggak kompetitif, tapi mau beli ke mana lagi. Senang tentunya kalau ada pilihan harga yang lebih murah, harga fuel kan mendomonasi sekitar 50% biaya operasional. Kalau turun sedikit saja, itu sudah sangat membantu," kata Hans pada detikFinance di Gedung Smesco, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau industri punya pilihan harga itu bagus. Ini terobosan bagus dari struktur cost, dampaknya selain harga tiket bisa turun kita juga pasti combine dengan peningkatan pelayanan," jelas Hans.
Tudingan monopoli tersebut dibantah PT Pertamina (Persero). Menurut Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang, tidak ada aturan yang membatasi perusahaan swasta untuk berjualan avtur di bandara di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan pernah masuknya Shell Aviation pada 1 Oktober 2007.
"Monopoli yang mana? Tidak ada, swasta boleh masuk jualan avtur di Indonesia. Buktinya Shell Aviation pernah jualan avtur di Soetta (Soekarno-Hatta). Tapi nyatanya harga yang dijual juga tidak bisa murah, bahkan berselan dua tahun atau tepatnya pada 30 September 2009 Shell tidak lagi jualan avtur," kata Bambang.
Bambang mengungkapkan, mahalnya avtur bukan karena pihaknya meraup untuk besar karena menjadi satu-satunya pemasok avtur. Ia menjelaskan, harga avtur mahal karena pertama, kilang dalam negeri sudah tua sehingga harga pokok avtur yang keluar dari kilang sudah lebih mahal 5% dibanding harga internasional (impor).
Kedua, karena kena berbagai pajak mulai dari PPN 10% dan pungutan BPH Migas 0,3% per liter, serta sewa peralatan dari pengelola bandara salah satunya PT Angkasa Pura I dan II.
(rrd/rrd)
