Bos PLN Sebut RI Defisit Listrik Luar Biasa

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran direksi PT PLN (Persero) untuk mempercepat penyelesaian proyek listrik 35.000 megawatt (MW) dalam 5 tahun ke depan. PLN mengakui, saat ini secara nasional Indonesia mengalami defisit listrik yang luar biasa.

"Dengan tambahan 35.000 MW pada 2019 setara dengan tambahan penyediaan kapasitas listrik 27,4%. Kapasitas terpasang pembangkit listrik tahun ini 47.000 MW, dan dengan tambahan proyek ini akan menjadi 70.000 MW sekitar di 2019," kata Direktur Utama PLN Sofyan Basir, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (17/9/2015).

Sofyan mengatakan, sementara konsumsi listrik Indonesia sampai saat ini masih terlalu rendah bila dibandingkan negara lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Hong Kong, dan lainnya.

"Konsumsi listrik kita baru 0,58 mWh/tahun/kapita, bandingkan dengan Thailand yang sudah 2,3 mWh/tahun/kapita atau hampir 3 kali lipat dibanding Indonesia, Malaysia 5 kali lipat dengan 4,4 mWh, Singapura 8,1 mWh," ungkapnya.

Mantan Dirut BRI ini menambahkan, dari cadangan listrik nasional yang dimiliki Indonesia juga masih minim, bahkan bila dibandingkan dengan Singapura yang punya cadangan 100%, sedangkan Indonesia baru 20%.

"Defisit listrik kita masih luar biasa. Hanya Jawa saja yang pas-pasan, Kalimantan kurang 9.000 MW, Sulawesi, Papua masih kurang. Minimal kita harus punya cadangan nasional 35%," ujarnya.

Selain itu Sofyan mengungkapkan lagi, di saat pemerintah sedang memacu pembangunan pembangkit baru karena defisit listrik masih banyak, di sisi lain usia pembangkit listrik yang ada saat ini umurnya banyak yang lebih dari 25 tahun.

"Akibatnya, tiap tahun ada 2.000 MW yang drop. Apalagi ketika malam konsumsi listrik kita 130%, di luar Jawa malah 140%. Makanya, pernyataan Menko (Rizal Ramli) keliru. Pemahamannya keliru semata-mata angka itu datang dari pemerintah. Padahal itu sudah ada di RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2010-2019 PT PLN 70.000 MW. Kami yang usulkan dan diketok Kementerian ESDM," tutup Sofyan.

(rrd/hen)