Urus Listrik di 17.000 Pulau, PLN Diusulkan Dipecah Banyak

Jakarta - Gagasan adanya regionalisasi atau pengelolaan listrik tak terpusat di satu perusahaan induk PT PLN (Persero) kembali muncul. PLN diusulkan menjadi holding dari berbagai perusahaan listrik agar fokus mengelola kelistrikan di Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan 17.000 lebih pulau.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran mengatakan, akan mengupayakan dalam pasal Kebijakan Energi Nasional (KEN) persoalan regionalisasi bisa dimasukan.

"Kita sadar betul bahwa 250 juta penduduk dengan 17.000 pulau itu tidak mungkin dikelola oleh satu perusahaan saja listriknya," kata Tumiran usai diskusi soal energi di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (17/9/2015)

DEN mendorong agar terjadi regionalisasi pengelolaan listrik di Indonesia. Regionalasasi mempertimbangkan aspek lokal seperti setiap daerah pertumbuhan ekonominya berbeda, infrastrukturnya juga berbeda-beda.

"Kita mau dorong dipecah-pecah, kalau bisa ada PLN Sumatera, PLN Jawa Bali, PLN Kalimantan, PLN Sulawesi," katanya.

Tumiran mengatakan, soal regionalisasi ini mirip seperti BUMN industri semen dan pupuk yang dikelola dalam satu holding. Regionalisasi diyakini akan mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

"Misalkan Jawa income per kapita sudah baik, infrastruktur baik, nanti tidak usah subsidi, jadi satu contoh bahwa industri listrik di Jawa ini paling baik. Sumatera ikuti, agar percepatan pembangunan infrastruktur di daerah itu bisa dipercepat," katanya.

Ia mengatakan, selama ini memang PLN punya perwakilan di berbagai wilayah di Indonesia. Namun dalam hal kebijakan, semuanya akan mengacu pada PT PLN di pusat.

"Harapanya regionalisasi korporasi PLN dibentuk di setiap daerah, beda-beda perusahaan. Kalau PLN sekarang bisa jadi holding-nya saja," katanya.

Menurut Tumiran, saat ini PLN banyak mengurusi berbagai persoalan yang cukup banyak hingga ke pelosok daerah. Bahkan PLN harus berupaya menangani soal kelistrikan di daerah terpencil di berbagai daerah.

"Ini yang saya usulkan ke Menteri Keuangan. Ini memang rencana lama, tapi harus dihidupkan lagi, supaya industri listrik kita sehat, yang sekarang kan seolah tidak sehat, karena bebannya terlalu banyak," katanya.

Terkait dengan gagasan ini, dalam UU nomor 30 tahun 2009 tentang kelistrikan, dengan adanya holding maka tarif listrik di setiap daerah bisa berbeda karena ada regionalisasi.

"Tapi nanti kalau dipecah-pecah, ini akan sehat, nggak mungkin satu perusahaan listrik urusin 250 juta penduduk," katanya.

Ia menambahkan, dengan regionalisasi, maka setiap daerah akan memiliki dampak positif untuk pembangunan. Misalnya Kalimantan yang punya sumber daya energi banyak maka listriknya akan murah, dan infrastruktur kelistrikannya semakin baik.

"Di Jawa misalkan listriknya mahal karena batu bara diimpor dari Kalimantan, listrik di Kalimantan atau Sumatra jadi murah, efeknya industri nanti pada rame-rame pindah ke sana, nggak lagi di Jawa," katanya.

(hen/rrd)