.webp)
Para pengusaha mengaku bingung dengan banyaknya perbedaan pendapat dari para menteri dalam satu program pemerintah. Salah satunya program listrik 35.000 megawatt (MW) yang ditarget selesai dalam 5 tahun ke depan.
"Pemerintah harus mempunyai rencana yang jelas. Kenyataannya kita sering dibuat bingung dengan pernyataan para menteri yang membuat keraguan. Misalnya, pertama mau bangun pembangkit 35.000 MW, kemudian jadi 16.000 MW. Atau kasus lain kayak Pelabuhan Cilamaya (batal dibangun)," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, ditemui di acara Apindo CEO Gathering, di Hotel JS Luwansa, Rasuna Said, Jakarta, Senin (21/9/2015).
Hariyadi mengatakan, pengusaha menginginkan agar pemerintah mengeluarkan keputusan resmi dalam setiap programnya yang juga didukung seluruh menteri dan jajaran pemerintah di bawahnya, sehingga tercipta iklim bisnis yang berjalan kondusif dan tidak membingungkan pengusaha.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu silang pendapat yang disorot pengusaha adalah proyek 35.000 MW, di mana Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, menegaskan mega proyek tersebut tetap berjalan sesuai target semula yakni 35.000 MW selesai dalam lima tahun ke depan.
Tapi, pernyataan berbeda dilontarkan Menko bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Ia yakin bila proyek 35.000 MW ini tidak akan selesai dalam 5 tahun. Bahkan ia memperkirakan, kebutuhan tambahan listrik secara nasional dalam 5 tahun ke depan hanya sekitar 16.000 MW. Artinya bila diselesaikan akan ada kelebihan pasokan listrik. Hal ini menyebabkan PLN harus membayar listrik ke Independen Power Producers (IPP) atau listrik swasta sekitar lebih dari US$ 10 miliar per tahun.
(rrd/rrd)
