'Dikepret' Rizal Ramli, Proyek Kilang LNG Inpex Dibela SKK Migas

Jakarta - Proyek pembangunan kilang gas alam cari terapung (Floating LNG) di Blok Masela baru-baru ini 'dikepret' Menko bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Namun hal ini berbeda dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), lembaga ini justru mendukung proyek yang digarap Inpex Corporation.

Menurut Rizal, proyek FLNG ini tidak memberikan keuntungan maksimal untuk negara, lebih baik diganti saja dengan pembangunan pipa ke Pulau Aru dan kilang LNG di darat (onshore).

Pertama, Rizal menyebut pembangunan FLNG membutuhkan US$ 19,3 miliar sedangkan kilang onshore hanya US$ 14-16 miliar. Tapi menurut SKK Migas, yang benar, Floating LNG (FLNG) tersebut biaya pembangunannya hanya US$ 14,8 miliar, sementara kilang onshore justru US$ 19,3 miliar.

"Itu terbalik. Kalau onshore justru yang US$ 19,3 miliar. Kalau FLNG hanya US$ 14,8 miliar, jadi jauh lebih murah FLNG," kata Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dalam konferensi pers di City Plaza, Jakarta, Selasa (21/9/2015).

Selain membutuhkan biaya yang lebih besar, pembangunan kilang onshore juga akan memakan waktu lebih lama, sebab perlu kajian terlebih dahulu selama kurang lebih 1,5 tahun. "Kalau bangun pipa perlu waktu lebih lama, perlu dibuat kajian lagi sampai 1,5 tahun lagi, makan waktu," paparnya.

Apalagi pembangunan kilang onshore seperti yang disarankan Rizal Ramli, tentu perlu pembebasan lahan yang bisa saja menghabiskan waktu bertahun-tahun dan proses yang berlarut-larut sehingga membahayakan kelangsungan proyek.

"Onshore juga ada faktor pembebasan lahan, kalau berlarut jadi nggak jelas," ucap Amien.

Dia menambahkan, Pulau Aru tetap bisa mendapatkan alokasi gas dari Blok Masela baik melalui pipa yang disambung dari FLNG. Jika yang dibangun adalah FLNG, LNG tinggal diangkut saja ke Pulau Aru dengan mini LNG. "Menggunakan FLNG atau pipa sama saja. Kalau yang dibangun FLNG, tinggal pakai kapal LNG, berlayar ke Pulau Aru, sama saja," ucap Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Adapun agar proyek ini dapat membawa manfaat bagi penduduk Pulau Aru dan Indonesia Timur, Amien menyatakan bahwa Inpex telah berencana membantu pembuatan galangan kapal untuk produksi kapal LNG di Pulau Saumlaki. Dengan begitu, Indonesia tak perlu mengimpor kapal-kapal untuk pengangkut LNG di masa mendatang.

"Saat ini yang kami tahu, galangan yang besar di Indonesia cuma bisa membuat kapal ukuran 340 x 50 m. Padahal kapal LNG yang mau dibuat Inpex panjangnya 485 m, jadi galangan yang sudah ada di Indonesia kurang besar. SKK Migas berpikir alangkah baiknya dibuat di Indonesia. Mengenai local content, kami ingin mendukung galangan-galangan di Indonesia" papar Amien.

Pihaknya juga tak setuju dengan usulan Rizal untuk membangun pipa dan kilang onshore di Pulau Aru karena Blok Masela harus segera berproduksi. Jika yang dibangun adalah kilang onshore, waktu proyek menjadi lebih lama. Sementara di sekitar Blok Masela ada banyak blok-blok gas besar milik Australia.

Ada Lapangan Gorgon, Itchis, dan Prelude di Australia Utara yang akan memulai produksi dalam waktu dekat. Jika Blok Masela terlambat berproduksi, pasar gas di wilayah Asia Pasifik akan dikuasai oleh blok-blok milik Australia tersebut.

"Mereka sebentar lagi onstream, kalau produksi Blok Masela tertunda nanti marketnya kalah dari blok-blok di Australia. Proyek-proyek di Australia kami lihat sebagai kompetitor. Kalau kita telat market-nya sudah dikuasai mereka," tandasnya.

Karena itu, Amien mendesak agar Menteri ESDM Sudirman Said segera memutuskan pembangunan FLNG di Blok Masela. "Blok Masela harus segera dikembangkan, tidak bisa ditunda-tunda," pungkasnya.

(rrd/rrd)