Setahun Menjabat, Menteri ESDM Rombak 503 Pejabat dan Pangkas 60% Izin

Jakarta - Hampir setahun menjabat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said sudah merombak 503 pejabat di lingkungan Kementerian ESDM. Termasuk ada 60 pejabat yang pangkat jabatannya diturunkan (demosi).

"Setahun terakhir kami sudah bekerja keras untuk menata kembali hal-hal yang para periode lalu tidak tersentuh dengan serius. Saya memilih penataan dari sisi kelembagaan, menata people, menata budaya," kata Sudirman Said, di acara Hari Pertambangan dan Energi ke-70, di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (28/9/2015).

Sudirman mengungkapkan, sejak dilantik 27 Oktober 2014 lalu sampai hari ini, dirinya telah merombak 503 posisi jabatan di Kementerian ESDM.

"503 pimpinan kita mengalami penyegaran, 141 orang mengalami promosi, dan 302 mengalami penyegaran fungsi, mereka saya rotasi dengan jabatan baru dan tantangan baru sambil memberi kesempatan yang perform untuk naik," ungkapnya.

"Kemudian, ada 60 orang mengalami demosi. Demosi ini, bukan karena tidak suka dengan mereka, tapi saya sayang dengan orang yang perform. Saat ini sudah tidak zamannya lagi memelihara orang-orang yang tidak berkinerja, lalu orang yang punya kinerja dan potensi justru terbengkalai begitu saja," tambahnya.

Selain melakukan perombakan pejabat, ia juga membentuk 110 orang pasukan pembela negara dengan mana Pembela Tanah Air (PETA). Pasukan ini bertugas melakukan sosialisasi kebijakan di bidang energi dan mineral.

"Pada lapisan paling bawah, lebih dari 110 orang telah memasuki training pembekalan bela negara. Tidak ada maksud militerisasi tapi juga mengingat peluh para pendiri bangsa," katanya.

Selain merombak para pejabat di Kementerian ESDM, ia juga telah memangkas 60% perizinan di sektor ESDM.

"Perizinan kami telah berhasil memangkas perizinan dari yang ratusan menjadi hanya 89 saja. Jadi kurang lebih ada pemangkasan perizinan sampai 60%. Setelah kita pangkas, kok rasanya kita baik-baik saja. Jadi artinya selama ini aturan yang dipangkas itu memang bisa dikatakan tidak diperlukan," ungkapnya.

Ia menambahkan, selain itu, selama 8 bulan terakhir, ia sudah tandatangani 12 Wilayah Kerja (WK) baru termasuk putuskan masa depan Blok Mahakam. Untuk pembangkit listrik dari proyek 35.000 MW sudah Power Purchase Agreement (PPA) atau jual beli listrik mencapai 5.942 MW.

(rrd/hen)