Beli Pulsa Listrik Banyak Potongan, Ini Kata Chandra Hamzah

Jakarta - Sampai saat ini, belum ada perubahan kebijakan terkait pembelian pulsa listrik (token) yang terkena banyak potongan biaya, mulai administrasi bank hingga pajak Penerangan Jalan Umum (PJU). Komisaris Utama PT PLN (Persero), Chandra M. Hamzah mengungkapkan, rencana penghapusan biaya administrasi masih dibahas dengan pihak perbankan.

"Token listrik itu ada biaya komponen bank, komponen pajak PJU. Kalau komponen biaya administrasi bank, itu adalah kewenangan perbankan, bukan kewenangan PLN," kata Chandra, ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (29/9/2015).

Tapi, Chandra mengakui, PLN bersama pihak bank masih membahas rencana kebijakan bisa atau tidaknya biaya administrasi bank tersebut dikurangi, bahkan dihapuskan.

"Iya benar akan dikaji, tapi itu bukan kewenangan PLN, itu kewenangan perbankan," ucapnya.

Ia menegaskan, biaya administrasi bank tidak hanya dikenakan pada sistem listrik prabayar (meteran pulsa/token listrik), tetapi juga diterapkan pada sistem pasca bayar (meteran listrik lama).

"Yang kedua, yang dipotong biaya administrasi itu bukan hanya prabayar, pasca bayar juga dikenakan biaya administrasi. Kalau saya bayar dengan bank juga kena. Jadi biaya administrasi itu otoritasnya pihak perbankan," tegasnya.

"Selain itu tidak hanya biaya administrasi saja, bayar atau beli listrik juga dikenakan pajak PJU yang berasannya tergantung kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah, lalu PPN tergantung besaran tagihan atau pembelian listrik, tidak absolut nominal," tutup Chandra.

(rrd/dnl)