Kali ini kedatangan tokoh Nahdliyin ini untuk melihat perkembangan progres kegiatan industri hulu di wilayah Bojonegoro pasca kerusuhan yang terjadi 1 Agustus lalu di proyek Engineering, Procurement and Constructions (EPC) 1 Banyu Urip Blok Cepu, Jawa Timur.
Dalam pertemuan yang dihadiri muspida, wakil Bupati Drs. H. Setyo Hartono Dan sekretaris daerah, SKK Migas,ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), PT Pertamina EP Cepu, perwakilan kontraktor dan pekerja, Hasyim Muzadi menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seluruh komponen.
Kedua, pimpinan perusahaan harus berhati-hati memprediksi kemungkinan kerawanan yang akan datang. Ketiga, secara khusus kepada pihak keamanan, Watimpres mengharapkan dalam penanganan penegakan hukum dengan pendekatan sosial dan keadilan. Sebab hal ini menyangkut masalah kebutuhan perut. Dan keempat, terkait prediksi pengangguran, kedepan agar diperhatikan betul sehinga tidak menimbulkan dampak kerawanan sosial.
"Kita harus mengedepankan musyawarah. Mereka kan orang asing ibarate tidak mengenal istilah tahlilan tapi kita harus memahami lokal," kata Hasyim Muzadi, di rumah dinas Bupati Bojonegoro.
Dia menambahkan, terkait penanganan Corporate Social Responsibility (CSR) harus clean and clear. Dan terakhir adalah pemerintah dan perusahaan harus bisa membaur dan saling memahami bersama masyarakat.
Sementara Bupati Bojonegoro, Suyoto menyampaikan beberapa hal penting adalah akan dilakukan pertemuan lanjutan untuk membahas skenario puncak produksi. Selain itu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda No 23 di lapangan, dikhawatirkan tidak dilaksanakan secara baik.
"Terkait persiapan groundbreaking proyek gas ditiung biru akan dilakukan cek list. Dilakukan kajian penanganan lingkungan hidup baik update maupun skenario lebih lanjut. Selanjutnya adalah tata ruang akan benar-benar di rencanakan dengan sebaik mungkin. Terakhir pembukuan keuangan kegiatan gas akan dipisahkan," jelasnya.
(rrd/rrd)
