Ini Alasan Pemerintah Ubah PP Minerba Perusahaan Tambang

Jakarta - Pemerintah saat ini sedang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu poin yang disoroti yakni jangka waktu perpanjangan kontrak Kerja.

Dalam revisi PP tersebut, disebutkan bahwa waktu perpanjangan usaha yang seharusnya 2 tahun jelang berakhirnya kontrak menjadi 10 tahun.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), perpanjangan waktu ini karena tidak mudah menyelesaikan pembahasan kontrak baru dalam waktu singkat.

"Pengalaman bahwa tidak mudah membahas yang besar itu hanya waktu dua tahun. Kan butuh persetujuan dari sini, dari sini yang lebih detil," kata JK usai menghadiri acara di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2015).

Revisi PP ini merebak pasca adanya wacana perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang selesai 2021. JK menegaskan bahwa pemerintah masih membahas revisi PP ini.

"Belum diputuskan. Tunggu saja," imbuhnya.

Ia membenarkan adanya surat peringatan yang dikirim pemerintah kepada direksi PT Freeport Indonesia terkait perpanjangan kontrak. Pemerintah menegaskan PT Freeport harus memenuhi seluruh persyaratan yang diajukan untuk bisa memperpanjang kontrak kerjanya di Indonesia.

"Kalau syarat tidak dipenuhi, tentu tak diperpanjang kontraknya," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan pemerintah tidak memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Namun, Sudirman mengungkapkan pemerintah telah mengirim surat ke Freeport yang meyakinkan perusahaan asal Amerika Serikat itu tetap bisa menambang emas, perak, dan tembaga setelah kontraknya berakhir pada 2021.

"Tidak ada kata-kata perpanjangan kontrak, yang ada itu surat melakukan atau memberikan keyakinan kita (pemerintah) ingin menjaga kelangsungan investasi. Nggak ada perpanjangan kontrak, karena kan belum boleh diambil keputusan itu," kata Sudirman, kemarin.

(bil/drk)