"Tadi kami sampaikan ke presiden bahwa pabrik pupuk bahan bakar utamanya natural gas (gas bumi). Sekarang sumber gas sudah mulai kurang, harganya juga naik, dan kita bayar dengan dolar (US$) dan ada dampak ke industri pupuk besar," kata Ketua APPI Arifin Tasrif di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2015).
APPI berharap, agar paket kebijakan terkait kedaulatan pangan, yakni di paket ketiga, bisa terlaksana dengan baik. "Karena untuk sumur baru harganya US$ 7, lama US$ 5, ini akan timbulkan beban produksi," kata Arifin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini sudah kita revitalisasi, sehingga kapasitas pabrik kita yang sekarang 2015 12 juta ton kita harapkan 2019 bisa 19 juta ton. Nah, dalam waktu dekat ini akan diresmikan pabrik baru kapasitas satu juta ton kuartal pertama. Tahun depan Pusri ( Pupuk Sriwidjaja Palembang) juga akan bisa online," tambahnya.
APPI juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk membangun satu pabrik baru di pulau Jawa, yakni di Jawa Timur. Hal ini diyakini bisa mengurangi biaya transportasi distribusi pupuk ke pulau Kalimantan.
"Kita juga sampaikan pentingnya bangun satu pabrik lagi di Jatim dengan menggunakan gas cepu, karena dengan keberadaan pabrik baru di Jawa akan mengurangi transportasi dari Kalimantan ke Jawa yang cost-nya kurang lebih US$ 50 juta. Ke depan kita juga sampaikan tentang perlunya konversi gas ke batu bara pada pupuk dengan melakukan orientasi untuk dapat sumber batu bara untuk bisa ganti sumber gas," jelas Arifin.
(rjo/rrd)











































