'Sebelum Freeport Datang, Mimika Papua Hanya Hutan'

Jakarta - Pihak PT Freeport Indonesia menjawab soal ribu-ribut perpanjangan kontrak Freeport yang saat ini terjadi. Seorang pegawai Freeport asli Papua menjawab soal pentingnya keberadaan Papua di Kabupaten Mimika, Papua.

Adalah Napoleon Sawai, Vice President Freeport Indonesia, yang menjawab soal ribut-ribut perpanjangan kontrak Freeport. Bahkan pro dan kontra ini terjadi di antara menteri di kabinet sendiri.

"Kami dari Freeport anggap Freeport ini penting buat Papua. Karyawan kami ada 30 ribu. Saya kira kami tak terganggu dengan operasi kami dengan adanya kisruh politik soal Freeport di Jakarta, dan kami tetap lakukan kegiatan operasi kami sesuai apa yang diperintahkan pemerintah, yang kami lakukan ekspor hanya 40% dr hasil kami, kami ikuti saja," tutur Napoleon, dalam diskusi Populi Center dan Smart FM bertema 'Mengapa Ribut Soal Freeport?' di rumah makan kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (17/10/2015).

Napoleon yang merupakan putra asli Papua menyatakan besarnya peran Freeport membangun Papua. Menurutnya tangan pemerintah langsung dalam pembangunan Papua belum besar. "Kalau ingin NKRI ada di Papua, ya dengan bangun Papua lewat Freeport," jelas Napoleon.

Dia menceritakan soal besarnya peran Freeport di Papua. "Sebelum datang, itu Mimika hanya hutan, Freeport boleh beroperasi di sana, ada dampak pada lingkungan dan masyarakat memang tak bisa ditutupi," kata Napoleon.

Yang menjadi keributan di elit pemerintah pusat saat ini adalah soal kontrak Freeport yang habis 2021, dan Freeport meminta adanya kepastian perpanjangan kontrak hingga 2041. Namun dalam peraturan, perpanjangan kontrak baru bisa diberikan paling cepat dua tahun sebelum masa kontrak berakhir. Akan tetapi, Freeport memerlukan sinyal kepastian, karena perusahaan ini akan menggelontorkan investasi ratusan triliun rupiah atau sekitar US$ 18 miliar.

"Dengan kontrak diperpanjang, mereka (Freeport) datang kan bukan ujug-ujug datang berinvestasi, banyak manfaat Freeport buat orang Papua, manfaat itu selain kebanggaan yang kita punya selain olahraga, kami (Freeport) banyak bangun sekolah," jelas Napoleon.

Kemudian, lanjut Napoleon, dari 30 ribu karyawan Freeport, hampir 27% merupakan orang asli Papua, dan ada 50 orang asli Papua yang menduduki jabatan staf manajerial. Bahkan ada 7 orang yang memiliki jabatan Vice President.

Pada kesempatan itu, Napoleon juga menjelaskan soal tuduhan adanya zat berbahaya yaitu merkuri dalam limbah tambang atau tailing Freeport. "Itu tidak benar, karena itu (limbah) dilakukan sudah sesuai izin ESDM dan Lingkungan Hidup," jelas Napoleon.

"Ada katanya merkuri dan ambang batas kita laporkan per bulan, per kuartal, ada di sana datanya semua. Freeport itu beroperasi termasuk buang limbah itu sesuai izin pemerintah," jelas Napoleon.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress), Marwan Batubara mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bisa menertibkan menterinya yang membuat ribut soal Freeport ini.

"Harusnya beliau tertibkan Rizal Ramli, supaya jangan ribut di luar, harusnya dibahas di rapat kabinet, bukan dibiarkan di luar. Jangan-jangan ini hanya sandiwara, karena yang dijalankan Sudirman Said ini juga pasti sesuai diarahkan oleh Presiden," kata Marwan.

(dnl/dnl)