.webp)
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, mengatakan Freeport pertama-tama akan menawarkan saham tersebut ke pemerintah pusat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Jika tidak berminat, maka sahamnya akan ditawarkan pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jika tidak berminat juga, maka diberikan ke pihak swasta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah yang punya domain Menkeu (Menteri Keuangan) dan Menteri BUMN. Karena yang punya uang Menkeu, yang punya saham BUMN. Kita perlu komunikasikan," ujar Sudirman di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (19/10/2015).
Pemerintah pusat sudah mengakui tidak ada anggaran untuk membeli saham Freeport. Namun demikian, ada BUMN yang siap menampung sahamnya yaitu PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).
"Nah, pemda juga ingin ikut partisipasi. Akan diskusi dengan pak gubernur. Ini nanti pilihannya lewat pasar modal atau strategic. Memang ada berbagai pandangan tapi saya cenderung orang yang ingin pasar modal kita ini berkembang," kata Sudirman.
"Kalau masuk perusahaan-perusahaan besar ke pasar modal saya kira dinamikanya akan berbeda dan bagaimana pun pasar modal itu lebih jauh transparan dan bisa dilihat masyarakat dan harga saham kita pun kemungkinan punya market (pasar)," tambahnya.
Freeport akan melepas sahamnya secara bertahap sampai mencapai 30% dalam beberapa tahun. Sebanyak 9,36% saham Freeport saat ini sudah dipegang pemerintah pusat.
"Kan sudah ada pentahapan. Oktober 20 nanti tahun berapa lagi 10% lagi. Itu sedang dalam proses ke sana kan," ujarnya.
Sudirman juga memastikan saham Freeport yang dijual di pasar modal nanti bisa dibeli oleh seluruh perusahaan dan masyarakat Indonesia.
"Ya majority (mayoritas) harus supaya tetap dipegang oleh Indonesia kan. Kan caranya banyak. Jadi tidak hitam-putih. Tapi bisa ini-itu, bisa masuk pasar modal tapi caranya diyakinkan. Kita pemerintah bisa mengatur dan meyakinkan bagaimana pemegang saham majority Indonesia," ujarnya.
(ang/dnl)
