JK Kumpulkan Direksi PLN, Bahas Progres 35.000 MW

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengumpulkan jajaran eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di kantornya. Tujuannya membahas perkembangan proyek 35.000 megawatt (MW) yang sudah dicanangkan beberapa waktu lalu.

Dalam rapat yang berlangsung sekitar dua jam tersebut. Banyak hal yang ternyata menghambat pembangunan pembangkit listrik tersebut. Terutama dari sisi ketersediaan lahan‎.

"Tadi case by case diungkapkan permasalahan di lapangan oleh PLN. ‎Misalnya seputar lahan, untuk bangun transmisi kadang-kadang benturan sama lahan perusahaan, masyarakat atau misalnya instalasi, nah ini kan harus diselesaikan semua," ungkap Juru Bicara JK, Husain Abdullah usai pertemuan di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

JK meminta agar semua persoalan tersebut dikumpulkan untuk kemudian diangkat dalam rapat koordinasi bersama para menteri terkait. Sehingga bisa segera diselesaikan secara keseluruhan.

"Jadi masukan-masukan dari lapangan yang dikemukakan PLN. Nah sebagian dia sudah selesaikan tapi bapak JK maunya jangan satu-satu, biar cepat. Bapak maunya nanti semua masalah yang muncul disatuin dulu nanti bikin solusinya" terangnya.

Husain menambahkan, JK mengingatkan listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat, layaknya beras. Sulit bagi masyarakat sekarang menerima bila ada pemadaman listrik. Sehingga solusinya adalah merealisasikan pembangunan pembangkit listrik.

"Kalau program 35.000 MW memang program PLN tidak bisa lagi ditawar. Listrik adalah kebutuhan pokok. Jadi kalau dulu sembako sekarang, tambah listrik jadi sepuluh," ujarnya.

"‎Masyarakat itu sekarang sudah pada tingkat menuntu kenyamanan, peningkatan kualitas. Kalau dulu mati lampu sejam dua jam orang tidak ngeluh, dianggap biasa, yang penting nyala lagi kan. Sekarang nggak bisa, orang pasti komplain," imbuhnya.

(mkl/rrd)