.webp)
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan dalam pertemuan tersebut nantinya tidak ada agenda membahas kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia di Papua.
"Dari Indonesia tidak akan membahasnya," kata Retno pada Minggu malam (25/10/2015) di Blair House Washington, D.C. ketika ditanya apakah ada agenda pembahasan Freeport ketika Jokowi bertemu Obama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita datang sebagai negara besar, kita bicara dengan negara besar, bila dua negara besar bertemu maka pembicaraannya selain mendapatkan manfaat bagi dua negara, juga bisa dirasakan untuk dunia. Maka masalah politik, ekonomi, budaya dibahas, program presiden, ekonomi jadi prioritas," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said juga menegaskan, dalam kunjungan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri ke Amerika Serikat, tidak ada agenda khusus bertemu dengan petinggi Freeport McMoRan, induk usaha PT Freeport Indonesia.
"Tidak ada agenda khusus bertemu pihak Freeport dalam kunjungan Presiden Joko Widodo di Washington DC, Amerika Serikat," kata Sudirman.
Isu kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia di Papua sedang hangat diperbincangkan. Perusahaan asal AS ini mengajukan permohonan kelanjutan operasi tambang emas, perak dan tembaga di Grasberg di Papua hingga 2041.
Namun, harusnya pengajuan permohonan tersebut paling cepat bisa dilakukan pada 2019, atau 2 tahun sebelum kontrak Freeport berakhir pada 2021.
Alasan Freeport meminta kelanjutan operasi lebih cepat, karena Freeport siap menggelontorkan dana US$ 17 miliar untuk mengembangkan tambang bawah tanah (underground) dan penambahan kapasitas pabrik smelter. Bila tidak ada kepastian kelanjutan operasi, maka Freeport tidak akan menggelontorkan dana investasinya tersebut di Indonesia.
(rrd/hen)
