Subsidi 23 Juta Pelanggan PLN Dicabut Dalam 2 Bulan, Mungkinkah?

Jakarta - Pemerintah memberi batas waktu selama 2 bulan kepada PT PLN (Persero), untuk menyisir 23 juta pelanggan rumah tangga yang tidak layak menerima subsidi listrik. Namun masalahnya, alat pembatas arus atau Mini Circuit Breaker (MCB) belum tersedia.

"Alat MCB-nya belum tersedia. Pabrik yang memproduksinya juga tidak bisa memenuhinya langsung sekaligus banyak dalam waktu cepat,"‎ kata Senior Manager Komunikasi Korporat PLN, Bambang Dwiyanto, kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (27/10/2015).

Padahal, bila 23 juta pelanggan listrik R1/450 Volt Ampere (VA) dan R1/900 VA ingin subsidi listriknya dicabut, maka harus ada pergantian MCB pada meteran listrik. Tujuannya agar daya listriknya bisa dinaikkan ke R1/1.300 VA. Golongan R1/1.300 VA ini tarif listriknya sudah tidak lagi disubsidi.

Meski demikian, kekurangan alat MCB ini tidak akan menghalangi proses pencabutan subsidi listrik untuk 23 juta pelanggan. Bambang menjelaskan, tarif listrik untuk 23 juta pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA akan tetap naik per 1 Januari 2016.‎

"Kan belum tentu semuanya naik ke 1300 VA. Tarif pelanggan yang tidak berhak disubsidi akan mulai naik per 1 Januari 2016," katanya.

Bambang mengakui, proses pergantian MCB ini nantinya berisiko, karena bisa saja masyarakat menolak untuk tarif listriknya dicabut.

"Ini memang beresiko. Mitigasi resiko tentu kita lakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat," ucap Bambang.

‎Bambang menyatakan, sosialisasi secara masif akan dilakukan oleh PLN. Mulai dari sosialisasi langsung kepada warga, pernyataan resmi di media massa nasional dan lokal, hingga pertemuan dengan warga di kantor-kantor kelurahan. Pelaksanaan sosialisasi diserahkan kepada masing-masing unit PLN di daerah.

"Cara sosialisasinya kita sesuaikan dengan kondisi setempat. Unit-unit PLN sudah mulai melakukan‎ di daerah masing-masing," ‎ucapnya.

(rrd/rrd)