Subsidi Listrik 23 Pelanggan Dicabut, YLKI: Rakyat Tambah Sesak Nafas

Jakarta - Tahun depan, pemerintah akan mencabut subsidi listrik untuk 23 juta pelanggan golongan 450-900 VA yang tergolong mampu. Subsidi yang dianggarkan tahun depan adalah Rp 38,3 triliun. Sehingga yang nantinya benar-benar menerima subsidi adalah orang miskin.

Yayasan Lembaga Konsu‎men Indonesia (YLKI) mencatat 23 juta pelanggan tersebut akan mengalami kenaikan tarif listrik sampai dengan 200-300%. Bila sebulannya membayar Rp 150 ribu, maka pelanggan akan dikenakan Rp 400 ribu.

"Dengan pencabutan subsidi ini, nanti akan ada kenaikan antara‎ 200-300%. Jadi kalau biasa tagihan Rp 150 nanti, itu bisa jadi Rp 450 ribu atau Rp 500 ribu. Pasti tambah sesak nafas juga kan, semua barang sudah n," ungkap Ketua Harian YLKI Tulus Abadi dalam acara seminar Energi Kita di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (1/11/2015)

Akan lebih baik, menurut Tulus proses transisi dari subsidi ke non subsidi dilakukan secara bertahap. Misalnya dalam batas dan waktu tertentu, diberikan subsidi‎ terhadap tarif. Namun selanjutnya adalah non subsidi.

"Kami rekomendasikan kenaikan secara gradual, ‎jadi supaya tidak terlalu kaget," imbuhnya.

Tulus menilai pemerintah melalui PT PLN persero harus memas‎tikan kembali data tersebut sesuai dengan fakta di lapangan. Jangan sampai, listrik yang dicabut bukanlah kelas menengah, melainkan orang miskin.

PLN akan diberikan waktu selama kurang lebih dua bulan ke depan, untuk menyisir pelanggan yang tidak seharusnya menerima subsidi. Tercatat total pelanggan dua golongan ini adalah 48 juta pelanggan.

"‎Datanya harus benar dong, jangan sampai salah. Kalau tidak kasihan malah orang miskin yang dicabut subsidinya," ujar Tulus.

Di samping itu, Tulus menambahkan bahwa setiap tahunnya listrik selalu menjadi komponen keluhan masyarakat yang paling tinggi. Baik terkait dengan pelayanan, tarif dan sebagainya.

"Jadi potret pelayanan PLN masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Memang ada inovasi yang dibuat PLN, tapi tetap saja banyak keluhan masyarakat," tukasnya.

(mkl/ang)