Cabut Subsidi Listrik, PLN Harus Kerja Keras

Jakarta - Riyanto, ‎Pengamat Ekonomi dari ‎Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) meragukan PT PLN (Persero) mampu untuk menyisir 23,3 juta pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA yang dianggap tidak layak mendapatkan subsidi listrik mulai 1 Januari 2016.

Menurut Riyanto, penyisiran oleh PLN harus tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat yang kategori tidak mampu atau rentan miskin malah justru terkena pencabutan subsidi.

"Tergantung usaha PLN meny‎isir 23,3 juta itu dalam waktu 2 bulan PLN mampu nggak? Datanya by name by address. Tapi nggak ada ID pelanggan PLN, itu kesulitannya," terang Riyanto dalam seminar Energi Kita di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (1/11/2015)

Menurut Riyanto, PLN juga harus melakukan sosialisasi secara menyeluruh sebelum pencabutan. Sebab banyak masyarakat yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sehingga berisiko timbulnya kegaduhan.

"Ini reformasi yang cukup berdampak besar ya, pemerintah harus sosialisasi lebih banyak di dalam. Saya takut banyak yang salah tanggap," ujarnya.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyatakan, PLN mau tak mau pasti akan menerima banyak protes dari masyarakat, karena adanya pencabutan subsidi yang berimbas pada kenaikan tarif listrik sampai 3 kali lipat. Konflik antara PLN dengan masyarakat pun pasti terjadi, PLN harus siap menghadapinya.

"Konflik pasti ada, 20 juta pelanggan yang dicabut (subsidi listriknya). Kalau ada konflik ya kita hadapi," kata Sofyan beberapa waktu lalu.

Sofyan menambahkan, pihaknya siap diprotes masyarakat demi kepentingan yang lebih besar, yakni supaya subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat miskin.

"Pasti terjadi protes. Sekarang Anda sendiri apa menerima nggak orang nggak miskin punya mobil menerima subsidi tarif listrik 65%? Akhirnya balik lagi kepentingan masyarakat yang miskin dan lebih luas," tegasnya.

(mkl/ang)