"Tahun ini dan tahun depan, produksi LNG kita cukup banyak, kita masih bingung dijual ke mana, karena dalam negeri banyak yang tidak bisa serap gas. Ujung-ujungnya dengan terpaksa kita jual melalui pasar spot atau diekspor," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, di acara Sarasehan Stakeholder Gas Bumi Nasional 2015, di Hotel Discovery Kartika Plaza, Bali, Senin (2/10/2015).
Minimnya penyerapan gas bumi dalam negeri ini kata Wiratmaja, akibat minimnya infrastruktur jaringan gas nasional. Sementara pemerintah tidak punya dana yang cukup untuk membangun seluruh infrastruktur yang dibutuhkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wiratmaja mengungkapkan, saat ini pemerintah telah menyiapkan panduan neraca gas bumi Indonesia 2015-2030 dan rencana induk infrastruktur 2015-2030.
"Dengan neraca gas dan rencana induk infrastruktur nasional, investor dan badan usaha bisa mengetahui jelas infrastruktrur yang dibutuhkan, lokasinya di mana, pasokannya dari mana dengan lengkap," ungkap Wiratmaja.
Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) M. Zikrullah menambahkan, sangat banyak produksi gas nasional tahun ini yang tidak terserap oleh industri dalam negeri.
"Total dari alokasi 64 kargo LNG untuk dalam negeri, sebanyak 25 kargo tidak terserap. Itu jumlahnya besar, total ada 7 miliar kaki kubik yang tidak terserap," kata Zikrullah di tempat yang sama.
Ia menambahkan, masalah lain yang dihadapi SKK Migas adalah industri dalam negeri yang membatalkan penyerapan gasnya sesuka hati. Akhirnya, SKK Migas kebingungan menjual LNG yang tidak terserap tersebut.
"Masalahnya, keputusan tidak menyerap gas itu dilakukan last minute, kita terpaksa jual ke pasar spot. Situasinya, dengan kondisi harga minyak dunia saat ini sedang turun, ketersediaan kargo LNG di pasar spot sangat banyak, kalau tidak laku ini jadi masalah, dan menurunkan penerimaan negara," tutup Zikrullah.
(rrd/ang)











































