.webp)
Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi, Agus Cahyono Adi mengatakan, para stakeholder gas bumi melakukan diskusi lebih intensif dengan para stakeholder gas bumi nasional, mulai dari membahas formula harga gas hulu dan hilir, tingkat keekonomian pengembangan lapangan gas, tingkat keekonomian penyaluran gas bumi, hingga usulan formula harga dari BUMN Migas dari PT PGN Tbk (Persero) dan PT Pertamina Gas.
"Hasilnya ada 4 kesimpulan," ucap Agus Cahyono, di acara Sarasehan Stakeholder Gas Bumi Nasional 2015, Senin (2/11/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Formulasi harga gas ditetapkan secara terintegrasi dari hulu sampai konsumen akhir dengan mempertimbangkan:
a. Keekonomian lapangan (hulu) dan midstream dan downstream;
b. Dilakukan price pooling sebagai agregasi harga gas hulu
c. Keekonomian pengembangan fasilitas midstream tidak diperhitungkan per projevt, namun diagregasi dengan seluruh infrastruktur 'region'
d. Pengaturan margin dan IRR untuk Badan Usaha hulu dan hilir
2. Evaluasi penurunan iuran BPH Migas dan akan dilakukan kajian penurunan toll fee pipa transmisi gas bumi dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi makro.
3. Kejelasan penataan harga gas bumi di sektor hulu midstream dan sektor hilir
4. Dengan adanya Badan Penyangga, pemerintah dapat memberikan jaminan pasokan secara jangka panjang sehingga infrastruktur dapat terbangun dengan toll fee yang lebih efisien
Selain membahas formulasi harga dan komersialisasi gas, Agus menambahkan, Kementerian ESDM juga meminta masukan pelaku usaha terkait perencanaan dan pembangunan infrastruktur gas bumi nasional, mulai dari proyek infrastruktur yang dibangun Pertamina Gas, PGN, Nusantara Regas, Indogas Kriya Dwiguna dan lainnya.
Dari diskusi kedua ini dihasilkan kesimpulan, yakni:
1. Perlunya integrasi suplai dan demand, kebijakan alokasi dan harga, serta tata kelola gas bumi nasional sebagai paduan dalam pembangunan infrastruktur gas bumi nasional
2. Perlunya formulai skema pembiayaan, pembangunan dan pengoperasian yang dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur gas bumi nasional
3. Penyederhanaan izin untuk pembangunan infrastruktur gas bumi di Kementerian ESDM
4. Pemerintah diharapkan membantu Badan Usaha dalam berkoordinasi dengan stakeholder dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur gas bumi sehubungan dengan permasalahan perizinan pemerintah pusat dan daerah, antar instansi serta pemanfaatan atau pembebasan lahan
5. Kebijakan pembangunan infrastruktur gas perlu dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangan fungsi dan aspek manfaat, suplai dan demand, serta pertumbuhan ekonomi.
"Hasil kesimpulan ini akan ditindaklanjuti dengan dibentuk tim, yang terdiri dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan yang akan merumuskan formula penurunan harga gas bumi, dari hulu sampai hilir dengan target penyelesaian akhir November 2015," tutup Agus.
(rrd/ang)
