Kemenkeu: 2/3 Total Rumah Tangga Terima Subsidi Listrik

Bogor - Pemerintah memastikan sebagian besar pelanggan listrik PLN berdaya 900 VA adalah mereka yang berkategori mampu, dan tak layak subsidi.

Selama ini, pelanggan PLN berdaya 450 Va dan 900 Va memperoleh subsidi listrik. Jumlahnya mencapai 48 juta pelanggan rumah tangga di luar dari pelanggan rumah tangga lainnya.
 
Anggaran subsidi listrik diturunkan drastis tahun depan, dari Rp 66 triliun menjadi Rp 37 triliun. PT PLN (Persero) berencana mencabut subsidi listrik sekitar 23 juta pelanggan berdaya listrik 450-900 Va yang tidak layak disubsidi.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih akan menganggarkan subsidi listrik dii tahun depan untuk pengguna golongan 450-900 Va, namun akan selektif. Saat ini 2/3 pelanggan listrik rumah tangga menerima subsidi listrik.

"Tahun 2016, subsidi listrik akan tetap diberikan, tapi akan ada pemilahan pelanggan yang dirasa tidak berhak. Yang mulai dilihat PLN, mereka mulai cari siapa pelanggan yang namanya satu, tapi langganan 450 Va dan 900 Va," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara dalam media briefing, di Hotel Harris, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2015).

Menurutnya, PLN perlu agresif mendata jumlah pelanggan yang benar-benar berhak menerima subsidi listrik. Saat ini, subsidi listrik masih banyak menyasar kepada masyarakat yang sebetulnya masuk dalam golongan mampu.

"Berapa jumlah rumah tangga di Indonesia? 2/3 dari total rumah tangga terima subsidi. Nggak masuk akal. Di antara itu, pasti ada yang nggak berhak. Sebelum naikkan tarif, pastikan dulu yang terima yang berhak. Harus bisa identifikasi pakai indeks. Mungkin pakai pekerjaan kepala rumah tangga, jumlah anggota. Sudah ada, itu basis kartu macam-macam. Terus basis yang 15,5 juta kartu sejahtera. Belum tentu semua dapat sambungan listrik. Apakah angka itu angka tepat? Itu debat terbuka. Kesepakatan politik seperti apa? Ketersediaan anggaran berapa?" tanya dia.

Suahasil menambahkan, menjadi salah satu anggaran yang perlu dianalisa penggunaannya. Jangan sampai, anggaran yang telah dikeluarkan disalurkan kepada yang tidak berhak.

"Kita di Kemenkeu makin dalami karena ini jenis pengeluaran yang sangat penting. Infrastruktur penting, perlindungan sosial penting. Itu dananya dialihkan dari yang kita rasa tidak tepat sasaran," pungkasnya.

Saat ini pemerintah menanggung subsidi listrik untuk 48 juta pelanggan listrik R1, dengan daya 450 VA dan 900 VA. Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bahwa masyarakat yang tidak mampu, miskin, atau rentan miskin itu hanya sekitar 24,7 juta kepala keluarga. Artinya ada 23 juta pelanggan tak berhak mendapatkan subsidi.

(drk/hen)