Ini Alasan Pergantian Komut PLN dari Chandra Hamzah ke Kuntoro

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hari ini memberhentikan Chandra M. Hamzah sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero). Sebagai pengganti, Kementerian BUMN atas rekomendasi Presiden Joko Widodo, menunjuk Kuntoro Mangkusubroto menggantikan Chandra.

Selain mengganti Chandra, Kementerian BUMN juga mengangkat Dirjen Ketenagalistrikan ESDM Jarman, sebagai Komisaris PT PLN menggantikan posisi Sumanggar Milton Pakpahan.

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata BUMN Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan pemberhentian 2 Komisaris PLN yang belum genap menjabat 1 tahun ini bertujuan untuk memperat koordinasi antara regulator dan operator kelistrikan.

Apalagi, PLN mendapat amanat sebagai koordinator di proyek pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW) serta membangun transmisi kelistrikan sehingga memerlukan koordinasi yang baik.

"Supaya 35.000 MW ini lebih lancar serta mempererat hubungan regulator dan operator," kata Edwin di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Edwin menampik bahwa Kementerian BUMN memiliki masalah dengan Chandra dan Milton.

"Nggak ada, supaya lebih solid mengenai Pak Milton dan Pak Chandra semuanya tidak ada permasalahan dengan kami dan memang Pak Milton pun secara kinerja cukup baik dan secara CV, dia walaupun ketua komisi VII tapi pemahamannya banyak, cuma masalahnya dalam program 35.000 MW, kita butuh mempererat," katanya.

Kementerian BUMN, akan merekomendasikan Milton untuk menduduki posisi Komisaris di BUMN lain. Sedangkan untuk Chandra, Kementerian BUMN pernah menawari dan mengangkat sebagai Komut PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) namun tawaran ini ditolak.

"Insya Allah dia akan diangkat menjadi Komut di tempat lain, karena dia secara track record dan kemampuan dia punya," ujarnya.

Kuntoro bukan orang baru di pemerintahan maupun BUMN, ia sudah berpengalaman di pemerintahan dan pernah menjadi Dirut PLN. Kuntoro kelahiran Purwokerto, 14 Maret 1947, merupakan Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia (sekarang ESDM) zaman Presiden Soeharto, Mantan Dirut PLN 2000-2001 zaman Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Indonesia (UKP4) zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

(feb/hen)