PMN Ditahan DPR, PLN Cari Utang Rp 20 Triliun ke Bank

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menahan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya menimpa PT PLN (Persero).

Padahal, uang PMN Rp 10 triliun akan dipakai PLN untuk membangun pembangkit hingga transmisi pendukung proyek 35.000 megawatt (mw).

Sebagai solusi, PLN akan mencari sumber pembiayaan dari perbankan BUMN. Perusahaan listrik pelat merah ini akan cari utang Rp 20 triliun.

"Angkanya besar kira-kira Rp 20 triliun," kata Direktur Utama PLN, Sofyan Basir di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Pinjaman akan dipakai oleh PLN untuk mendukung pembiayaan jangka pendek sambil menunggu proses pembahasan lanjutan agar PMN bisa cair dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

"Kita menjembatani itu dengan pinjaman jangka pendek kepada perbankan. Kalau ada kekurangan likuiditas, kita akan ambil dari perbankan. Kan kita sudah ada perhitungannya," jelasnya.

Untuk proyek 35.000 MW, PLN mengaku baru bisa menandatangani proses jual-beli tenaga listrik (power purchase agreement/PPA) untuk pembangkit 6.000 mw dari target 10.000 mw hingga penghujung 2015.

"Progres kan kita janji tahun ini 10.000 mw yah. Tahun ini mungkin sampai saat ini sudah hampir 6.000 mw," jelasnya.

Proses PPA akan terus dikebut. PLN menargetkan pembangkit-pembangkit besar pada proyek 35.000 mw yang menjadi bagian PLN, bakal mulai groundbreaking pada awal 2016.

"Jadi yang besar didahulukan tahun ini sehingga awal tahun sudah groundbreaking semua," sebutnya.

(feb/hns)