Namun, emiten berkode saham PGAS itu meminta pemerintah memastikan pasokan gas sebelum membentuk badan penyangga.
"Paling penting kepastian pasokan. Konsep badan penyangga itu akan sangat penting untuk mensupport kemampuan PGN untuk pengembangan infrastruktur. Bagi kami hal itu (pasokan) lebih krusial," kata Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PGN, Muhammad Wahid Sutopo, dalam Investor Summit 2015, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (11/11/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sutopo menjelaskan, sejarah PGN dulu sebelum 2005 penetrasi infrastruktur gas bumi sangat kecil, ketersediaan infrastruktur baik pipa transmisi maupun distribusi dan terminal LNG sangat minim. Pada waktu itu PGN dapat mandat dari pemerintah untuk memanfaatkan pasokan gas dari lapangan di Gresik. Begitu pula di Jawa bagian barat.
"Jadi ada semacam bundling alokasi gas dan jaringan transmisi, South Java dan Sumatera pipeline. Jadi, ada beberapa program untuk mengembangkan jaringan distribusi di Jawa bagian barat, untuk menyalurkan pelanggan gas di Jawa barat baik industri, komersial, dan rumah tangga," terang Sutopo.
Terbukti, Sutopo mengatakan, dalam waktu singkat 2005 sampai 2008 terlihat pengembangan yang sangat pesat, dengan diselesaikan pipa South Sumatra dan South Java. Demikian pula pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.
"Jadi bisa dilihat dari data historical ada pemanfaatan 2 kali lipat. Dari pengalaman ini kami cukup percaya diri untuk bisa lebih luas, jad kalau Jadi kalau pemerintah menunjuk kami siap," kata Sutopo
(drk/hns)











































