"Untuk yang 900 VA, masyarakat miskin dan rentan miskin tidak lebih dari 30%. Masyarakat yang mampu kita minta migrasi ke 1.300 VA," kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (11/11/2015).
Pemerintah mencatat sebanyak 70% pelanggan listrik 900 VA adalah masyarakat yang mampu secara ekonomi, dan seharusnya tidak menikmati subsidi listrik dari negara. Karena itu, akan dilakukan penyisiran untuk menyortir pelanggan listrik 900 VA yang masih pantas disubsidi dan tidak layak disubsidi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Identifikasi orang miskin dari TNP2K dengan data pelanggan PLN kan beda, ini harus match dulu. Kalau sudah siap semua akan kita implementasikan (pencabutan subsidi)," tutupnya.
Sebagai informasi, pemerintah hanya menyediakan dana sebesar Rp 37 triliun untuk subsidi listrik pada 2016. Karena itu, subsidi untuk lebih dari 20 juta pelanggan listrik PLN akan dicabut.
Awalnya pemerintah berencana memulai pancabutan subsidi pada 1 Januari 2016. Namun, pencabutan subsidi ditunda hingga 6 bulan ke depan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena masih kacaunya data di lapangan, banyak orang miskin yang layak disubsidi belum teridentifikasi dan sebaliknya orang mampu terdata sebagai orang miskin.
Tadinya pencabutan subsidi juga akan dilakukan terhadap pelanggan listrik 450 VA. Namun, setelah dicek ternyata hampir seluruh pelanggan 450 VA benar-benar masyarakat miskin dan rentan miskin. Karena itu, kini pemerintah hanya memfokuskan pencabutan subsidi terhadap pelanggan 900 VA.
(hns/hns)











































