.webp)
Hari ini, Dewan Energi Nasional (DEN) bekerjasama dengan Kementerian ESDM menyelenggarakan Bali Energy Forum yang mengangkat tema "Securing Sustainable Energy for A Better Future di Nusa Dua, Bali.
Forum ini bertujuan untuk memperluas pandangan melalui berbagi pengetahuan dan pertukaran informasi yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan energi di masa depan.
Hadir dalam Bali Energy Forum ini diantaranya ahli dari International Energy Agency (IEA), Asia Pacific Energy Research Center, ASEAN Center for Energy, Economic Research Institute for East Asia (ERIA), World Bank, Energy Charter Secretariat, dan Danish Energy Agency.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada diskusi,tukar informasi dengan para ahli di energi. Semuanya dalam rangka tukar menukar informasi, pengembangan, dan penguatan ketahanan energi. Kami mendapat banyak informasi berharga dalam menetapkan RUEN untuk kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan pemerintah," tutur Sekretaris Jenderal DEN, Satri Nugraga, di acara Bali Energy Forum, di Hotel Westin Nusa Dua Bali, Jumat (20/11/2015).
Anggota DEN Andang Bachtiar menambahkan bahwa dari hasil diskusi di Bali Energy Forum ini, DEN menyimpulkan bahwa salah satu kendala dalam pengembangan energi terbarukan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah harga energi terbarukan yang cukup tinggi.
Di sisi lain, pemerintah perlu menetapkan harga yang menarik (feed in tariff) supaya investor mau berbisnis energi terbarukan. Tarif yang tinggi mau tak mau membuat beban PLN semakin besar, subsidi pun membengkak. Masalah ini tentu perlu dicarikan jalan keluarnya.
Pengembangan juga perlu difokuskan ke beberapa sumber energi terbarukan saja yang harganya sudah cukup ekonomis dan teknologinya tersedia. Untuk Indonesia, sumber energi terbarukan yang perlu mendapat prioritas adalah panas bumi, air, dan matahari.
"Tentu nggak semua sumber energi terbarukan bisa kita paksakan (untuk dikembangkan). Ada skala ekonomi yang harus dipenuhi. Yang bisa kita prioritaskan geothermal, hydro, dan surya," ujarnya.
Berdasarkan hasil forum ini, pihaknya akan segera merancang insentif-insentif yang diperlukan dalam RUEN untuk mendorong energi terbarukan di Indonesia. RUEN tersebut akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang mengikat kementerian-kementerian dan lembaga pemerintahan.
"Insentif-insentif apa saja yang bisa kita masukkan, yang bisa jadi program di kementerian/lembaga. Perpres akan mengikat mereka untuk pemberian insentif-insentif. RUEN sedang dalam proses penetapan," tutupnya.
Sebagai informasi, Indonesia menargetkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional bisa mencapai 23% pada 2025 dan mencapai 31% pada 2050 sebagai komitmen nasional terhadap dunia agar Indonesia bisa berkontribusi terhadap perubahan iklim. Saat ini, kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional baru 3,5%.
(rrd/rrd)
