Punya 20% Saham, Pemerintah Bisa Ikut Pilih Direksi Freeport

Jakarta - Pemerintah punya peluang untuk ikut andil dalam pemilihan direksi PT Freeport Indonesia, bila saham divestasi yang akan ditawarkan Freeport 10,64% dibeli pemerintah. Karena nantinya total saham yang dimiliki pemerintah di Freeport mencapai 20%.

Dengan pemilikan saham 20%, maka pemerintah bisa ikut menentukan direksi di Freeport. Saat ini pemerintah baru memiliki saham di Freeport sebesar 9,36%, Freeport tahun ini wajib melepas sahamnya sebesar 10,64% yang akan ditawarkan ke pemerintah. Kemudian pada 2019 Freeport wajib melepas 10% sahamnya lagi.

"Jadi, kalau bisa kita naikkan menjadi 20%, itu kan menjadi kepemilikan yang cukup baik. Kita bisa duduk sebagai manajemen, bisa duduk sebagai direksi yang aktif. Harapannya begitu," tutur Rini, usai menghadiri Pertamina Energy Forum 2015, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/11/2015).‎

Saat ini, saham PT Freeport Indonesia yang sudah dilepaskan baru sekitar 9,36%. Jumlah tersebut tengah diupayakan untuk terus ditingkatkan.

Untuk meningkatkan porsi itu, Kementerian BUMN telah berkirim surat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Keuangan.

"Kalau memang ada divestasi, kami dari BUMN tertarik untuk membeli," lanjut Rini.

Sebelumnya, Rini Soemarno menyatakan minatnya atas kepemilikan saham dari rencana divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI). Minat tersebut telah disampaikan secara resmi melalui surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberapa waktu lalu.

Minat tersebut rencananya akan direalisasikan dengan penyerapan saham yang akan dilepaskan Freeport lewat dua BUMN yakni, PT Aneka Tambang (Antam) Tbk dan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum).

(dna/rrd)