Saingi Singapura, Pertamina Sempat Jual BBM Murah via Petral

Jakarta - Pasar bahan bakar kapal atau Marine Fuel Oil (MFO) dan High Speed Diesel (HSD) di Selat Malaka sangat besar, mencapai 46 juta kilo liter (KL) per tahun. Sayangnya, hampir 90% pasar ini dikuasasi oleh perusahaan minyak di Singapura.

"Pasar BBM di Selat Malaka mulai dari MFO, HSD, dan BBM besar sekali, mencapai 46 juta KL per tahun. Pertamina jualan di sana pasti kalah, makanya sebagian besar pasar di sana dikuasasi perusahaan di Singapura," ungkap Direktur Pemasaran PT Pertamina, Ahmad Bambang, kepada detikFinance, Rabu (25/11/2015).

Bambang mengatakan, Pertamina tak mampu bersaing di Selat Malaka, karena kapal-kapal yang mau isi bahan bakar tidak mau membeli MFO atau HSD ke Pertamina, alasannya klasik karena harga Pertamina terlalu mahal.

"Pertanyaannya kenapa mahal? Karena kita jualan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 5%, total 15%. Sementara di Selat Malaka ada yang jual BBM yang lebih murah 15%, yakni yang dijual oleh perusahaan di Singapura. Karena Singapura tidak mengenakan pajak seperti di Indonesia," jelas Bambang.

Melihat kondisi ini, pihaknya tidak ingin terus berdiam diri, pasar begitu besar, apalagi yang beli MFO dan HSD sebenarnya sebagian kapal-kapal yang berlayar ke Indonesia. Bambang mengatakan, pihaknya awal tahun lalu sempat memanfaatkan bendera PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

"Awal Januari saya coba masuk pasar di Selat Malaka pakai bendera Petral. Karena kalau pakai bendera Petral, kita tidak dikenakan pajak PPN dan PBBKB oleh Singapura. Hasilnya? Dalam 3 bulan kita mendapatkan keuntungan US$ 500.000 (Rp 6,8 miliar dengan kurs Rp 13.700). Kita bisa raup profit lebih besar, tapi sekarang Petral dibubarkan, kita tidak bisa jualan lagi," ungkapnya.

Bambang menegaskan, Petral memang memiliki citra yang buruk bagi Pertamina, tapi perusahaan seperti ini bila dikelola dengan benar, maka tentu memberikan keuntungan yang besar bagi BUMN termasuk negara.

"Apakah kita berdiam diri saja melihat di depan mata ada peluang besar, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kapal di Indonesia sendiri malah beli di Singapura, sama perusahaan negara lain, bukan perusahaan Indonesia," tegasnya.

(rrd/hen)