PT Pertamina (Persero) mengaku telah melakukan berbagai cara agar dapat menekan harga avtur dan MFO yang dijual. Namun, BUMN ini tak bisa berbuat banyak, karena dengan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 5%, harga avtur dan MFO yang dijual Pertamina sudah lebih mahal daripada Singapura.
"Masalah kita kalah saing, karena kita terlalu sektoral, tidak melihat jangka panjang. Kalau melihat jangka panjang, ya BBM untuk kapal dan avtur untuk pesawat, tidak perlu dikenakan PPN dan PBBKB," kata Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang, kepada detikFinance, Rabu (25/11/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harga avtur kita lebih mahal 17% dari Singapura, karena avtur kena PPN 10%, biaya angkut, pungutan-pungutan lainya, contoh concession fee di Angkasa Pura. Bagaimana mau bangun 'Tol Laut' dengan biaya murah kalau bahan bakarnya saja dikenakan berbagai pajak dan pungutan," ungkap Bambang.
Selain pajak, Bambang berharap pemerintah juga dapat pusat perdagangan minyak seperti di Singapura, Johor, dan Tanjung Pelepas. Kawasan ini, tidak mengenakan pajak PPN dan PBBKB. Bahkan di kawasan tersebut, memberikan insentif pajak khusus bagi perusahaan yang mau mendirikan perusahaan dan fasilitas BBM.
"Insentifnya mulai dari General Incentive for Trading Company (GIFT), pajak badan perusahaan hanya 15% bahkan bisa lebih kecil lagi. Itu yang membuat banyak perusahaan minyak buka di Singapura dan Malaysia. Membuat harga BBM yang dijual lebih murah," terangnya.
Dia menegaskan, langkah beberapa pihak yang menyarankan agar pemerintah membuka peluang badan usaha lain untuk menjual avtur di bandara, agar ada kompetisi, dianggap bukan jalan keluar.
"Coba lihat, ketika sama-sama perlakuannya, (apple to apple) sama-sama kena pajak, apa Pertamina lebih mahal jual Pertamax dibandingkan Shell, Total dan Petronas dulu, ini bukti loh. Artinya belum tentu juga bila bisnis avtur diberi pesaing harga bisa lebih murah. Bisa-bisa malah lebih mahal karena biaya mereka lebih mahal. Belajarlah dari kasus Pertamax," tegasnya.
Bambang tidak menampik, banyak suara-suara negatif kepada Pertamina, soal harga avtur dan BBM yang dijual Pertamina mahal karena perusahaan dianggap tidak efisien.
"Ya silakan audit Pertamina secara terbuka, intinya bisnis Pertamina itu, memperoleh keuntungan wajar dan tidak membebani masyarakat," tutup Bambang.
(rrd/hen)











































