Follow detikFinance
Selasa 01 Dec 2015, 14:52 WIB

SKK Migas Sebut 'Pak Ogah' Hingga Kriminalisasi Hambat Bisnis Migas di RI

Feby Dwi Sutianto - detikFinance
SKK Migas Sebut Pak Ogah Hingga Kriminalisasi Hambat Bisnis Migas di RI Foto: Reuters
Jakarta - Selain birokrasi terutama banyaknya perizinan, adanya kriminalisasi hingga oknum pejabat yang meminta upeti membuat bisnis hulu minyak dan gas bumi di Indonesia terhambat. Padahal Indonesia membutuhkan banyak investor untuk menambah jumlah cadangan migas yang saat ini terus menipis.

"Kriminalisasi mungkin, misalnya kalau pilot pesawat. Pesawat salah dan tergelincir. Pilot nggak langsung ditangkap, karena harus ada investigasi dari KNKT. Ini failure pilot atau karena cuaca. Misal di minyak ada kecelakaan, ini salah siapa? Karena belum ada komisi keselamatan di bidang minyak. Minyak itu spesifik dan teknis. Seperti contoh kasus bioremediasi (Chevron). Itu kasus perdata tapi di bawa ke pidana. Padahal nggak ada kerugian negara," kata Kepala Divisi Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Elan Biantoro, saat diskusi industri migas di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2015).

Penghambat lain ialah adanya 'Pak Ogah' di Pemerintah Daerah dan Pusat yang tidak paham soal migas, namun ikut menghambat.

"Begitu masuk Pak Ogah banyak," jelasnya.

Elan menyebut 'Pak Ogah' bisa berbentuk seperti kebijakan hingga regulasi. Ia mencontohkan regulasi di level daerah yang berganti-ganti mengikuti pergantian bupati atau walikota.

"Artinya masih berpikir sektoral. Misal syarat pengurusan sudah lengkap, begitu kepala daerah ganti, berubah lagi sehingga kami sosialisasi dan edukasi kembali," ujarnya.

Selain itu, investor di sektor migas membutuhkan kepastian waktu soal izin. Standar berbeda membuat investor migas susah untuk memproyeksi investasi yang harus dikeluarkan.

"Apa yang mendesak ya kepastian berinvestasi. Izin perusahaan A, bisa dapat 1 hari, ada perusahaan dapat izin 10 hari, ada yang 200 hari. Kemudian pembebasan lahan sawit butuh 200 hektare lebih lahan hutan dia bisa dapat izin dalam 2 bulan, kita bisa 400 hari izin kehutunan. Padahal hanya butuh sedikit," jelasnya.

Saat ini, cadangan minyak Indonesia yang terbukti (proven reserves) tinggal tersisa 3,6 miliar barel. Cadangan ini hanya bertahan 12 tahun ke depan, bila Indonesia tidak menemukan cadangan minyak baru yang terbukti.

Padahal Indonesia memiliki potensi cadangan 43 miliar barel yang perlu pembuktian. Untuk mengebor potensi itu, Indonesia diminta mengawal para investor yang berminat menemukan cadangan itu. Indonesia, lanjut Elan, harus belajar ke Vietnam yang memberi karpet merah alias prioritas terhadap investor.

"Beri karpet merah investor. Di Vietnam, negara kawal investor. Anda kontraktor negara. Dari pengamanan, izin, masalah sosial, semua institusi negara hadir mengawal," sebutnya.

(feb/rrd)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed