Menanggapi kebijakan pemerintah tersebut, Board of Director Indonesian Petroleum Asociation (IPA) Sammy Hamzah berpendapat, intervensi pemerintah untuk menurunkan harga gas tidak sehat bagi industri hulu migas. Pihaknya khawatir industri di dalam negeri akan terbiasa dengan harga gas murah sehingga membebani negara di kemudian hari.
"Dalam regulasi gas yang sekarang sedang dilakukan pemerintah adalah pengaturan harga. Sebenarnya kalau ingin turunkan harga gas jangan beranggapan dengan intervensi pemerintah, itu akan menimbulkan iklim investasi yang baik. Kita pengalaman dengan BBM subsidi, pasti ada ekses negatif," ucap Sammy dalam konferensi pers IPA, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (2/12/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belajar dari BBM, pemerintah sekarang oke kita turunkan harga gas dengan mengurangi porsi negara. Nanti pengguna gas terbiasa dengan harga murah. Tiba-tiba gas kita tidak lagi banyak, sekarang masih banyak, tapi 30-40 tahun lagi apa gampang bilang ke produsen keramik harga gas sudah nggak US$ 6/mmbtu lagi?" ucapnya.
Daripada melakukan intervensi harga, pihaknya menyarankan pemerintah mengembangkan shale gas untuk menurunkan harga gas di dalam negeri. Berkaca pada Amerika Serikat, penemuan shale gas membuat harga gas bumi di sana turun sampau US$ 3/mmbtu.
"Di Amerika harga gas dari US$ 12 hari ini US$ 3/mmbtu. Apa itu karena pemerintah intervensi? Amerika itu liberal, itu contoh bahwa dengan sistem liberal harga gas bisa turun tanpa intervensi pemerintah. Apa yang dilakukan? Penemuan shale gas, karena pemerintahnya kasih insentif eksplorasi shale gas," pungkasnya.
(rrd/rrd)











































