Seskab: Jokowi Minta Izin Investasi Listrik Dipotong Hingga 10 Aturan

Bogor - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Selasa (8/12/2015). Dalam sidang kabinet paripurna terakhir ini, Presiden Jokowi menyinggung soal pemangkasan izin.

Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, salah satu yang disinggung Presiden adalah pemangkasan izin di sektor kelistrikan. Menurut Pramono, Presiden tidak puas dengan pemotongan izin di sektor kelistrikan.

"Berkaitan dengan izin listrik yang berulang kali disampaikan beliau, sebelumnya hampir ada 68 aturan atau perizinan, sekarang sudah dipotong tinggal 22, beliau belum puas, beliau minta dipotong minimal sampai 10 sampai 12 peraturan," kata Pramono dalam konferensi usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Selasa (8/12/2015).

Jokowi memberi perhatian khusus pada izin sektor kelistrikan karena pemerintah sedang menggarap proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam proyek ini pemerintah mengharapkan lebih banyak mengalir investasi dari sektor swasta lokal maupun asing.

Selain di sektor kelistrikan, menurut Pramono, pemerintah juga sudah memangkas sejumlah izin di sektor agraria, kilang, industri dan perdagangan.

"Banyak sekali, semua yang menghambat dipotong," kata Pramono

Pramono menambahkan, Dalam sidang kabinet paripurna terakhir ini, Jokowi menyoroti kesiapan Kementerian dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

"Presiden telah meminta kepada seluruh Kementerian untuk mempersiapkan diri karena APBN ke depan atau pola pembangunan ke depan berbeda dengan sebelumnya," kata Pramono

Artinya, kata Pramono, dalam APBN 2016 pemerintah lebih mengutamakan orientasi hasil, bukan pada prosedurnya.

"Tidak lagi secara business as usual, seperti yang berulangkali Presiden sampaikan, tetapi lebih pada bagaimana apa yang menjadi target itu bisa dipenuhi," tutur Pramono.

(jor/hns)