Emil Salim: Keterlibatan Swasta Percepat Pembangunan Infrastruktur Gas

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merevisi Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2015 tentang harga, alokasi dan pemanfaatan gas bumi. Dalam revisi itu mencantumkan ketentuan swasta bisa mendapat alokasi dengan syarat harus memiliki infrastruktur gas yang cukup sesuai alokasi yang diperoleh.

Ekonom Emil Salim berpendapat, peran serta swasta dalam memproduksi gas dan membangun jaringan pipa masih diperlukan. Jika mengandalkan pembangunan oleh pemerintah, menurutnya, perlu menunggu waktu lama.

"Keterlibatan swasta bisa mempercepat (pembangunan jaringan pipa dan produksi gas). Kalau hanya bergantung pada infrastruktur pemerintah itu lama sekali," kata Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini ketika ditemui di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (11/12/2015).

Menurut Emil Salim dengan mewajibkan swasta untuk memiliki infrastruktur maka akan mengubah paradigma trader menjadi produsen.

"Sekarang kan kalau kita mau jadi produsen gas, arahnya sekarang memproduksi gas bukan menjual gas. Bottlenecknya selama ini adalah infrastruktur. Kalau menunggu pemerintah bikin infrastruktur mau nunggu sampai kapan. Cara pandangnya harus bergeser dari trader jadi produsen gas," jelasnya.

Gas, kata Emil Salim perlu dikembangkan di Indonesia karena termasuk energi yang bersih.

"Jelas lebih bersih dari batubara. Jadi dampaknya kepada lingkungan akan lebih ramah lingkungan," tambahnya.

Swasta nasional, kata Emil Salim, diharapkan lebih berperan dalam pembangunan infrastruktur jaringan serta produksi gas bumi.

"Swasta asing jangan 100%. Tetap harus ada perusahaan nasional dalam arah produksi, bukan menjual gas," ujarnya.




(hns/hns)