"Freeport akan segera menyampaikan penawaran harga. Dia punya waktu sampai Januari," kata Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Aryono, usai Diskusi Smelter dan Pertambangan Berkesinambungan, di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (16/12/2015).
Saat ini, Freeport masih menghitung berbagai asumsi untuk dasar penetapan harga sahamnya. Setelah perhitungan selesai, Freeport akan segera mengajukan harga saham yang ditawarkan kepada pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bambang menjelaskan, tim dari pemerintah akan segera mengevaluasi harga yang ditawarkan setelah Freeport resmi mengajukan harga. Pemerintah pun akan melakukan negosiasi dengan Freeport untuk menentukan harga saham yang wajar bagi kedua belah pihak.
"Setelah Freeport menawarkan, nanti kita evaluasi oleh tim pemerintah, lalu negosiasi dengan Freeport," tuturnya.
Bila negosiasi sudah rampung dan ada kesepakatan harga, Menteri Keuangan (Menkeu) akan menentukan siapa dari pihak pemerintah yang mengeksekusi 10,64% saham Freeport.
"Sesudah itu ESDM menyerahkan kepada Menteri Keuangan. Menkeu yang menunjuk apakah Antam atau Inalum yang membeli dan sebagainya," pungkasnya.
Seperti diketahui, berdasarkan amandemen Kontrak Karya PT Freeport Indonesia diwajibkan melepas 30% sahamnya kepada pemerintah Indonesia hingga 2019. Saat ini 9,36% saham Freeport Indonesia sudah dimiliki pemerintah. Tahun ini, Freeport menawarkan 10,64% saham kepada pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan divestasi 30% saham tersebut.
(rrd/rrd)











































