Investor Kesulitan Bangun Pabrik Smelter di RI

Jakarta - Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara (Minerba), mineral yang diekspor wajib diolah atau dimurnikan di pabrik smelter. Sayangnya, bagi investor yang membangun smelter di Indonesia tidaklah mudah karena banyak sekali hambatan.

Direktur Jenderal Minerba, Bambang Gatot Ariyono, menyebut, setidaknya ada tiga masalah utama yang membuat pembangunan smelter sulit direalisasikan.

Pertama, insentif tax allowance dan tax holiday yang ditawarkan pemerintah untuk pembangunan smelter, sulit didapat oleh perusahaan tambang.

"Kemarin masih ada beberapa perusahaan mengajukan insentif tax allowance dan tax holiday, tapi masih kesulitan mendapatkannya. Ini harus diupayakan supaya pembangunan smelter dapat terealisasi," ‎kata Bambang, dalam Diskusi Smelter dan Pertambangan Berkesinambungan, di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Kedua, perusahaan tambang yang mau membangun smelter kesulitan mengurus lahan, infrastruktur, dan juga perizinan‎. Bambang menyontohkan, ada perusahaan tambang yang mau membuat sendiri pembangkit listrik, untuk mendukung smelter yang dibangunnya‎ tetapi tidak mendapat rekomendasi izin operasi dari PLN.

"Perusahaan smelter datang ke saya mau bangun pembangkit listrik, izin operasi nggak dikasih rekomendasinya sama PLN. Katanya karena nggak ada di RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik). Izin lokasinya juga sulit," tuturnya.

Ketiga, ada pemerintah-pemerintah daerah tertentu yang menghambat hilirisasi mineral karena memaksa perusahaan tambang membangun smelter di daerahnya, dengan melarang mineral mentah keluar. Padahal, pembangunan smelter di daerah tersebut belum tentu ekonomis.

"Ada ego daerah, ini barang tambangnya ‎nggak boleh dibawa ke daerah lain, padahal smelter dibangun di daerah lain," ungkap Bambang.

Untuk menekan ego daerah tersebut, Bambang akan memanggil kepala-kepala daerah yang bersangkutan. Pihaknya menjamin daerah penghasil tambang akan menerima keuntungan sesuai haknya meski smelter dibangun di daerah lain.‎

"Kita akan undang kepala daerah, apa permasalahannya. Daerah harus diberi sesuai haknya. Jangan mereka dapat dampak lingkungannya tapi tidak mendapat pendapatan sesuai haknya," pungkasnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, 6 smelter nikel mulai beroperasi tahun ini, dan 3 smelter nikel menyusul beroperasi di 2016. Total kapasitas 6 smelter baru yang beroperasi tahun ini sekitar 524.000 ton, dan 3 smelter yang rampung pada 2016 berkapasitas 767.000 ton.

Smelter untuk bauksit juga diperkirakan mulai beroperasi 2016 dengan kapasitas 4 juta ton. Secara keseluruhan saat ini ada 72 smelter yang dalam tahap penyelesaian, terdiri dari 35 smelter nikel, 7 smelter bauksit, 8 smelter besi, 3 smelter mangan, 11 smelter zircon, 4 smelter timbal dan seng, serta 4 smelter kaolin dan ziloit.

(rrd/rrd)