Cerita Darmin Nasution Soal Rumitnya Bangun Kilang di RI

Jakarta - Pekan depan pemerintah akan mengumumkan Peraturan Presiden (Perpres) pembangunan kilang minyak. Perpres akan mengatur mekanisme pembangunan, insentif serta keterlibatan investor asing untuk membangun kilang.

Lahirnya Perpres tersebut ternyata mengurai cerita‎ unik bagi Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution. Ada perdebatan serta halangan untuk menggagalkan rencana pemerintah.

Bahkan, sampai detik-detik terakhir diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

‎"Perpres untuk pembangunan kilang. Kita membangun kilang terakhir 25 tahun yang lalu. Ada banyak orang yang tidak senang kita ada kilang. Maka perlu waktu lama agar kita bisa membangun kilang lagi,"‎ terang Darmin seperti dikutip Jumat (18/12/2015)

Darmin menceritakan ada perdebatan yang terjadi adalah antara pemerintah dan PT Pertamina persero. Darmin menuturkan ngototnya perusahaan pelat merah tersebut agar pembangunan kilang harus melalui dua jalur.

Pertama, Pertamina ditugaskan negara, dan kedua adalah kerjasama Pertamina dengan investor swasta.

"Kilang itu menarik sekali. Sampai saat terakhir kita mau selesaikan Perpres kilang, pertamina masih bertahan hanya ada dua jalur, pembangunan kilang. Ditugaskan negara, kedua swasta masuk tapi harus join dengan kita," ujarnya.

Darmin kemudian menolak usulan dari Pertamina. Dikarenakan Pertamina, menurutnya tidak efisien dalam pembangunan. Sehingga opsi kerjasama bukanlah pilihan yang te‎pat.

"Saya bilang, kalau dipaksa join dengan kalian. Kalian tidak efisien. Sama saja kalian mau menular-nularkan inefisiensi," kata Darmin.

Lalu kemudian akhirnya muncul opsi ketiga, yaitu investasi asing untuk pembangunan kilang bisa mencapai 100%.

‎"Swasta boleh sendiri dengan kesepakatan offtakernya Pertamina. Sama seperti di PLN. Sekarang itu akhirnya sudah diterima. Kita tidak pernah mengurusi seperti ini dari dulu. Sehingga takut dicurigai," tukas Darmin

(mkl/hns)