Soal 'Pungutan BBM', JK: Dicadangkan untuk Masyarakat Juga

Jakarta - Pemerintah mengeluarkan kebijakan 'Dana Ketahanan Energi' yang dipungut dari keuntungan penjualan Premium dan Solar PT Pertamina (Persero). Dana ini akan dicadangkan untuk kepentingan masyarakat juga.

"Iya itu untuk menjaga supaya jangan ada turun-naik terlalu jauh. Nanti kalau dia naik tentu ada bantalannya. Cadangan untuk subsidinya, kalau harga naik," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (28/12/2015).

"Jadi supaya masyarakat jangan (merasakan harga BBM) terlalu turun-naik. Jadi kita kasih cadangan untuk menjaga kalau ada sesuatu yang tiba-tiba tidak stabil," tambahnya.

Menurut JK, bukan berarti pungutan yang diambil dari keuntungan Pertamina ini menjadi subsidi buat pemerintah. Karena nanti dananya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Pemerintah tidak pernah disubsidi bahwa itu ada kelebihan kemudian dicadangkan untuk masyarakat juga nanti," ujarnya.

"Kalau harga naik kan harga tidak mungkin turun terus, pasti sewaktu-waktu naik. Kalau tiba-tiba kita naikkan lagi kan terlalu jauh gonjang-ganjing. Lebih stabil saja," ucap JK.

Selama ini ada anggapan bahwa pungutan ini membebani masyarakat. Namun menurut Pertamina, pungutan Rp 200-300 per liter dari Premium dan Solar itu diambil dari selisih keuntungan Pertamina.

(ang/drk)