Menteri ESDM: 'Pungutan' BBM Untuk Listriki Desa Yang Masih Gelap

Jakarta - Sehari jelang pemberlakukan Dana Ketahanan Energi alias 'pungutan' BBM, sejumlah menteri menggelar rapat terkait payung hukum pungutan di luar pajak tersebut. Salah satu yang dibahas adalah penggunaan dana pungutan untuk meningkatkan elektrifikasi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, dalam rapat tersebut, elektrisasi jadi salah satu prioritas utama penggunaan dana 'pungutan' BBM.

"Karena kan (penggunaan dana pungutan) tergantung situasinya. Kalau sekarang ditanya, paling urgent apa? Satu bagaimana desa-desa yang masih gelap gulita ini bisa dilistriki, dan itu hanya dengan energi terbarukan karena tempatnya remote (terpencil)," ungkap Sudirman ditemui sebelum rapat di kantor Kementerian Koordinator Ekonomi, Jakarta, Senin (4/1/2016).

Prioritas kedua, lanjutnya, adalah peruntukan untuk mengembangkan riset-riset energi terbarukan.

"Dalam Undang-Undag 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 30 menyebutkan, dana dipakai untuk mengembangkan hasil-hasil riset terbarukan. Itu diambil dari pendapatan negara yg berasal dari energi tidak terbarukan," terang Sudirman.

Mantan Direktur Utama PT Pindad (Persero) ini berujar, dirinya diberikan kewenangan penuh untuk mengalokasikan dana pungutan BBM yang mulai dipungut pada 5 Januari nanti.

"Menteri Energi (ESDM) diberi kewenangan untuk atur itu. Selebihnya nanti sambil jalan," tutupnya.

(rrd/rrd)