Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 05 Jan 2016 08:36 WIB

'Pungutan' BBM Ditunda, Ini Penjelasan dari Menteri ESDM

Angga Aliya - detikFinance
FOKUS BERITA Harga BBM Turun
Jakarta - Melalui Rapat Kabinet Terbatas kemarin, Pemerintah telah memutuskan untuk menunda pembentukan Dana Ketahanan Energi (DKE).

Penundaan ini memberi kesempatan kepada semua pihak untuk terus memyempurnakan persiapan, baik berupa landasan hukum yang lebih kuat, persiapan kelembagaan, mekanisme penghimpunan dan pemanfaatan, serta komunikasi yang lebih luas dengan stakeholders.

Menurut Menteri ESDM, Sudirman Said, rencana pembentukan DKE ini mengemuka sejak pertengahan tahun lalu melalui berbagai forum publik. Konsep awal perlunya dibentuk DKE juga pernah dikemukakan dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Komisi VII DPR RI pada September 2015.

Ia menambahkan, menindaklanjuti komunikasi dengan Komisi VII tersebut, pada bulan November 2015, Kementerian ESDM mengajukan inisiatif penyusunan regulasi, dan pada saat ini masih terus disempurnakan.

"Bersamaan dengan proses peninjauan harga BBM reguler yang dilakukan setiap tiga bulan, rencana pembentukan DKE menjadi wacana publik yang sangat luas. Banyak pihak baik anggota DPR, pengamat energi dan perminyakan, aktivis organisasi sosial kemasyarakatan, dan akademisi telah menyampaikan saran, kritik, masukan, dan rekomendasi jalan keluar," kata Sudirman dalam keterangan tertulis, Selasa (5/1/2016).

"Untuk semua masukan tersebut, atas nama Kementerian ESDM saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pihak," ujarnya.

Sudirman percaya bahwa banyaknya masukan merupakan pertanda bahwa rakyat Indonesia memilki kepedulian yang tinggi dalam pengelolaan energi nasional.

"Saya menyimak seluruh masukan-masukan kritis, dan mendapat kesan bahwa hampir seluruh pihak mendukung gagasan pembentukan DKE, dengan syarat landasan hukum dan mekanisme pengelolaannya diperkuat agar menjaga prinsip-prinsip transparansi dan good governance," katanya.

Luasnya perhatian masyarakat dan banyaknya pihak yang memberi masukan telah dengan sendirinya meningkatkan 'awareness' rakyat Indonesia. Hal ini, kata Sudirman, sangat membantu dalam melanjutkan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Perlu kiranya kita terus mengkaji dan mempedomani UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, dan PP nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional," ungkapnya.

Kedua payung hukum tersebut, kata Sudirman, mengamanatkan agar Indonesia membentuk Cadangan Penyangga Energi (CPE) yang di berbagai negara lain disebut juga sebagai Strategic Petroleum Reserves (SPR), yaitu suatu cadangan simpanan minyak mentah dan BBM yang hanya digunakan dalam keadaan darurat.

"Yang sampai saat ini kita tidak memilikinya sama sekali. Bandingkan dengan negara negara lain seperti Myanmar (4 bulan), Vietnam (47 hari), Thailand (80 hari), Jepang (6 bulan), dan AS (7 bulan)," ujarnya.

Ia mengatakan, UU Energi dan Kebijakan Energi Nasional juga memberi mandat agar pada tahun 2025 bauran energi baru dan energi terbarukan kita sudah harus mencapai 23%. Sementara saat ini bauran EBT Indoensia baru mencapai 7%.

"Selain itu, kita juga wajib mempercepat pembangunan akses energi bagi 2.519 desa yang letaknya amat sulit, masih belum terjangkau listrik sama sekali, yang hanya bisa dipasok energi berbasis energi baru dan terbarukan. Begitupun 12.659 desa kita hanya bisa ditingkatkan akses energinya dengan basis EBT," katanya.

Menurut Sudirman, usaha-usaha eksplorasi migas Inndoensia juga perlu mendapatkan perhatian serius dengan meningkatkan peran dan keterlibatan negara dalam eksplorasi, terutama di tengah situasi terpuruknya harga minyak dunia yang diperkirakan akan berlangsung cukup lama ini, sedemikian rupa sehingga Rasio Penggantian Cadangan (Reserve Replacement Ratio) migas Indonesia bisa ditingkatkan menjadi 100%.

"Hal-hal di atas hanya bisa dicapai jika kita memilki sumber dana tambahan untuk memberi stimulus dan membiayai program-program rintisan, yang belum memungkinkan diserahkan kepada dan/atau dilaksanakan oleh korporasi atau pelaku bisnis energi," katanya.

Belajar dari negara-negara sahabat Indonesia, lanjut Sudirman, pembentukan dan pengelolaan DKE menjadi penanda kehati-hatian dan kepedulian akan masa depan. Karena itu bahkan negara yang punya cadangan terbukti hampir 2 kali lipat dari Indonesia seperti Norwegia pun telah lama membentuk dana semacam ini.

"Norwegia memiliki DKE senilai US$ 17 miliar, plus Petroleum Fund senilai US$ 836 miliar. Inggris dan Australia memiliki masing-masing US$ 1,5 miliar dan US$ 1,8 miliar. Bahkan Timor Timur negara tetangga yang jauh lebih kecil dan belum lama membangun sektor energinya telah mengakumulasi Petroleum Fund sampai dengan US$ 17 miliar," jelasnya.

Ia mengatakan, Pemerintah bersama-sama seluruh masyarakat, didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus melanjutkan upaya-upaya meluruskan berbagai kebijakan pengelolaan energi, agar kembali ke jalur yang benar, jalur yang diamanatkan oleh UU Energi dan PP Kebijakan Energi Nasional.

Sudirman menambahkan, Dewan Energi Nasional terus menjaga proses dan meyakinkan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

"Sekali lagi, atas nama Kementerian ESDM sebagai penanggung jawab sektor, saya menyampaikan penghargaan yang tulus kepada seluruh pihak yang telah memberi masukan sehingga proses persiapan pembentukan DKE dapat terus disempurnakan," katanya.

"Akhirnya, ingin saya berbagi pandangan bahwa menyelesaikan berbagai persoalan kita, termasuk persoalan energi membutuhkan pola pikir dan kultur yang berorientasi solusi. Mari kita terus berpikir dan bekerja keras untuk terus mencari solusi. Solusi adalah kata kunci yang membuat kita semua bisa bergerak maju (move on), menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. Amin," tutupnya.

(ang/ang)
FOKUS BERITA Harga BBM Turun
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com