PLN: Elektrifikasi RI Kalah Dibanding Malaysia dan Thailand

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Proyek ini salah satunya untuk mengejar tingkat rasio elektrifikasi nasional yang ditarget mencapai 97,4% pada 2019.

Untuk mengejar target tersebut, hari ini PT PLN (Persero) mengadakan Forum Strategis Nasional Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan & Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Forum ini diikuti oleh Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Energi Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat, dan Direktur Pembinaan Program Pengembangan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Alihudin Sitompul. Kemudian perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung serta jajaran direksi PT PLN (Persero).

"Rasio elektrifikasi di Indonesia baru mencapai 84% dengan kapasitas terpasang sebesar 47.097 MW. Rasio elektrifikasi masih lebih rendah dibanding negara-negara di ASEAN seperti Singapura, Brunei Darusalam, Thailand, Malaysia, dan Vietnam yang sudah berada di atas 95%," kata Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah, PLN, Nasri Sebayang, di Auditorium PLN, Jakarta, Kamis (7/1/2016).

Nasri menjelaskan, selama 5 tahun ke depan kebutuhan listrik tumbuh 8,8% per tahun dengan target rasio elektrifikasi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2015-2024 yaitu sebesar 97,4% pada akhir 2019.

Perlu tambahan kapasitas terpasang mencapai 35.000 MW pada 2015-2019 di luar 7.400 MW yang saat ini sedang dalam tahap konstruksi. Pembangunan transmisi sepanjang 46.000 kilometer sirkuit (kms) dan gardu induk sebanyak 1.375 unit atau ekuivalen dengan 108.789 MVA.

"Total biaya investasi proyek yang diperlukan untuk membangun pembangkit dan transmisi serta gardu induk dal rangka mewujudkan program 35.000 MW cukup besar yaitu diperlukan sebesar US$ 72.942 juta atau lebih kurang Rp 1.021 triliun," kata Nasri.

Nasri mengungkapkan, dalam pelaksanaannya, ditemukan permasalahan dalam pembangunan Fast Track Program (FTP) 1 dan 2 10.000 MW yang menghambat proyek ketenagalistrikan diantaranya pertama terkait pembebasan tanah.

"Kedua, kontraktor-kontraktor tidak perform karena masalah keuangan, kehandalan, dan kemampuan pengembang dalam membangun pembangkit listrik. Ketiga, lamanya proses perijinan yang menyebabkan terganggunya proses konstruksi," tambahnya.

Nasri mengatakan, PT PLN mengharapkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan bisa segera terbit supaya bisa mengejar target.

(rrd/rrd)