Ini Pendapat Menperin Soal Proyek Kilang LNG Masela

Jakarta - Siang ini, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menyambangi Kantor Kementerian Perindustrian untuk bertemu dengan Menteri Perindustrian Saleh Husin. Untuk membahas permasalahan proyek kilang LNG di Blok Masela, Maluku. ‎

Saleh mengungkapkan, dirinya ingin sekali proyek kilang LNG ini dilanjutkan. Sebab, proyek ini akan menciptakan multiplier effect bagi industri di dalam negeri, khususnya galangan kapal di Indonesia Timur.

"Pak Amien tadi ketemu untuk menindaklanjuti hasil dari waktu ratas (rapat terbatas). Dukungan untuk pengembangan Masela, misalnya akan butuh kapal-kapal kecil itu mengangkut gas, di bawah naungan SKK Migas ada 600 kapal, setiap tahun 100 kapal akan docking. Tiap tahun makin banyak, perlu docking di kawasan timur sana. (Sekarang) Di Maluku, NTT hampir tidak ada (galangan kapal). Kemenperin menghimpun industri galangan kapal di dekat sana," tutur Saleh, saat ditemui di Kantor Kemenperin, Jakarta, Kamis (6/1/2016).

Selain itu, proyek kilang LNG ini juga akan menumbuhkan industri baja di dalam negeri. Pembuatan kilang maupun kapal-kapal pengangkut LNG tentu membutuhkan banyak sekali baja. Industri baja lokal pun akan kecipratan rezeki.

"Nanti membutuhkan baja misalnya dari KS (Krakatau Steel)," ucapnya.

Pihaknya juga ingin mendorong hilirisasi gas bumi dari Blok Masela, sehingga Indonesia tidak hanya mengekspor gas tetapi juga produk turunannya.

"Kami akan terus berdiskusi terkait dukungan pengembangan itu, untuk hilirisasi gas dari Masela salah satunya untuk industri petrokimia," katanya.

Saleh mengaku belum mengambil keputusan apapun dengan SKK Migas terkait pembangunan kilang LNG Blok Masela, apakah lebih baik dibangun terapung di laut seperti keinginan SKK Migas dan Kementerian ESDM atau ‎dibangun di darat seperti keinginan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Menurutnya, pilihan terbaik untuk kilang LNG Blok Masela perlu kajian lebih mendalam, biar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja yang memutuskan.‎

"Belum diputuskan‎‎ (kilang dibangun di darat atau di lepas pantai). Nanti diputuskan oleh presiden, keputusannya butuh kajian komprehensif," tutupnya.

(rrd/rrd)