PLN Akan Buka Lowongan 5.558 Tenaga Kerja Untuk Program 35.000 MW

Jakarta - PT PLN (Persero) tengah gencar membangun infrastruktur kelistrikan, untuk mengejar program pemerintah, yaitu penambahan pembangkit listrik dengan kapasitas total 35.000 megawatt (MW).

Untuk itu, perusahaan listrik ini akan menambah 5.558 pekerja agar target pemerintah bisa tercapai.

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PLN, Muhammad Ali mengatakan, tahun ini akan ditambah sebanyak 5.558 pekerja untuk membantu pembangunan dan pengelolaan proyek tersebut.

"Untuk tahun ini, akan ditambah sebanyak 5.558 orang tenaga kerja, proses tersebut telah berjalan, akan selesai lebih awal. Karena dari 10 kota yang kita buka lowongan, yang masuk sudah 30 ribuan," ujar Ali di kantor Pusat PLN, Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Ia pun menambahkan, dari 5.558 kebutuhan tenaga kerja baru tersebut, peluang terbuka bagi mereka dengan latar belakang pendidikan setara Diploma III (D3) sampai dengan Strata I (S1) dan akan ditempatkan di berbagai wilayah.

Ali mengatakan, peningkatan jumlah tenaga kerja ini sejalan dengan strategi baru yang dilakukan PLN tersebut dengan membentuk 7 direktorat baru yang menaungi penyediaan listrik di berbagai wilayah di Indonesia secara penuh.

"Karena organisasinya bertambah maka kita juga menambah orangnya, semoga semester dua sudah ada semua," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto mengatakan, PLN membentuk 7 direktorat baru yakni direktorat regional.

"Sekarang kami memiliki 7 direktur regional yang bertanggungjawab terhadap pengembangan infrastruktur listrik di berbagai wilayah dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia," ujar Sarwono.

Perubahan struktur organisasi ini tergolong sebagai terobosan baru yang diterapkan PLN untuk meningkatkan pelayanan ke pada masyarakat. Dengan adanya Direktur Regional ini, proses pengadaan listrik di satu wilayah bisa lebih terfokus.

"Dulu sebelum ada Direktur Regional, misalnya di Papua dia butuh listrik, dia melapor ke PLN setempat, nanti diteruskan ke Direktur Investasi, lalu ke GM, lalu ke Pengadaan. Harus lewat beberapa direktur begitu. Dengan adanya Direktur Regional, semuanya satu pintu end to end. Jadi kalau di Papua butuh listrik, dari mulai pengajuan, sampai pemasangan, sampai pengaduan pemadaman, semuanya cukup ketemu satu orang. Lebih efisien secara kinerja," papar dia. (dna/wdl)