Menteri ESDM: Kita Akan Tawar Harga Saham Freeport Serendah-Rendahnya

Jakarta - PT Freeport Indonesia menawarkan 10,64% sahamnya seharga US$ 1,7 miliar, atau Rp 23 triliun kepada pemerintah Indonesia. Harga saham itu dinilai kemahalan oleh anggota Komisi VII DPR , dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM, Sudirman Said.

Pasalnya, harga komoditas tambang sedang anjlok dalam beberapa tahun terakhir. Keuangan perusahaan induk PT Freeport Indonesia, yaitu Freeport McMoRan Inc, juga sedang rugi besar.

Apalagi, nilai kapitalisasi pasar saham Freeport McMoRan Inc di Bursa Saham New York hanya US$ 4,71 miliar. Tidak masuk akal, bila nilai 10,64% saham anak usahanya di Indonesia US$ 1,7 miliar.

Sudirman Said mengaku, dapat memaklumi tingginya tawaran Freeport tersebut. Sebab, Freeport sebagai penjual tentu akan membuka harga setinggi mungkin, hal yang lazim dilakukan oleh para penjual. Semua asumsi yang dapat menaikkan harga dimasukkan oleh Freeport, termasuk asumsi kontrak mereka diperpanjang sampai 2041.

"Banyak pihak yang berkomentar mengenai harga saham Freeport. Tapi posisi saya di pemerintah tidak bisa merespons itu (penilaian harga kemahalan), karena negosiasi akan dilakukan pada waktunya. Sebagai penjual saham, siapa pun akan menawar setinggi mungkin, mereka pasti memasukan semua value, termasuk perpanjangan kontrak," ujar Sudirman, dalam rapat kerja dengan Komisi VII di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/1/2016).

Dia menambahkan, pemerintah Indonesia sebagai pembeli tentu akan bersikap sebagaimana pembeli pada umumnya, yaitu menawar harga saham Freeport serendah mungkin. Berkebalikan dengan Freeport, pemerintah Indonesia akan menggunakan semua asumsi yang dapat menurunkan valuasi saham PT Freeport Indonesia.

"Kami akan memasukan asumsi yang sebaliknya, serendah-rendahnya. Karena kami mau menawar sebagai pembeli," tandasnya.

Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan betul dari berbagai sisi, apakah akan membeli 10,64% saham PT Freeport Indonesia atau tidak. Sudirman berjanji akan mengambil keputusan yang paling menguntungkan untuk Indonesia.

"Mengenai sikap pemerintah, pemerintah harus memutuskan betul apakah mau mengambil kesempatan (pembelian saham Freeport) ini dengan pertimbangan berbagai variabel. Akan dibahas Kemenkeu, Kementerian BUMN, dan tentu saja kami. Pada waktunya pasti pemerintah akan merespons," tutupnya. (wdl/wdl)